DPR Desak Standar Pelayanan Minimum Jemaah Haji-Umroh

Jakarta, PONTAS.ID – Terulangnya kasus-kasus penipuan Jemaah haji umroh dengan korban ribuan dan kerugian miliaran rupiah oleh travel yang tidak bertanggungjawab harus segera diakhiri. Regulasi terkait umroh baru ada 4 pasal, sementara pengaturan haji belum maksimal.

“Negara ada, tapi tak hadir secara yuridis untuk melakukan proteksi terhadap warga negaranya, sehingga kasus penipuan jamaah haji umroh masih terus terjadi,” demikian ditegaskan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong saat RDPU dengan Permusyawarahan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurutnya, perkembngan haji sangat dinamis, jumlah 3.560.000 orang waiting list, jumlahnya yang berangkat tahun ini 211.000. Sedangkan umroh 900 ribu/tahun dilakukan dalam 10 bulan di luar musim haji.

Dia mengatakan, ketegasasan terhadap travel umroh nakal tidak pernah dilakukan sehigga semau-maunya saja. “Karena itu saya berharap PATUH, membuat standar minimum pelayanan. Jika dilakukan ini sudah menjadi sumbangsih yang luar biasa,” katanya.

Karena tidak ada standar pelayanan minimum, kata politisi PAN ini, penegak hukum tidak melakukan kontrol terhadap umroh-umroh murah. Asosiasi harus kompak dalam soal standarisasi. Jangan ada yang lempar jamaah, seperti travel yang kekurangan jamaah lalu oper ke travel lain.

Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis yang memimpin acara itu menekankan, Asosiasi seharusnya menjadi pihak yang ikut menjaga pelayanan dan perlindungan jemaah umroh maupun haji. Asosiasi menjadi tempat pembinaan sekaligus pengawasan sehingga tercipta kondisi yang baik bagi penyelenggaran umroh dan haji. Peran serta asosiasi tempat bernaungnya seluruh penyelenggara haji dan umroh untuk membina, mengawasi serta menjaga kondisi usaha penyelenggara umroh dan haji dengan baik.

Jubir Patuh Muharom menjelaskan, kode etik anggota tidak memungkinkan penyelenggara haji dan umroh nakal bertahan atau dikeluarkan dari asosiasi atas rekomendasi sidang dewan kehormatan. Pihaknya juga mendorong Kemenag masuk Satgas Waspada Investasi di OJK untuk melakukan pencegahan dini dan penindakan lanjutan terhadap travel yang menjalankan skema fonzi. Satgas sudah sejak 5 tahun lalu, namun Kemenag baru bergabung pada Ramadan lalu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here