Ganjil-Genap Pengendara Motor Sedang Dikaji

Ilustrasi Pengendara Motor Ganjil-Genap

Jakarta, PONTAS.ID – Sandiaga Uno Wakil Gubernur DKI Jakarat menyambut baik masukan dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya terkait penerapan ganjil-genap bagi pengendara motor yang melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Masukan itu tak lepas dari dicabutnya larangan sepeda motor melintas di kawasan tersebut oleh Mahkamah Agung. Saat ini Pemrov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua.

“Saat ini kami sedang mengkaji rencana penerapan ganjil genap untuk sepeda motor di sepanjang ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat,” kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Jakarta, Kamis, (11/1/18).

Menurut dia, kebijakan ganjil genap akan diberlakukan untuk menggantikan larangan melintas sepeda motor yang telah dicabut di dua ruas jalan protokol itu. Dia mengaku masih terus meminta masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak mengenai rencana penerapan kebijakan ganjil genap itu.

“Kami berkoordinasi juga dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meminta masukan, diantaranya dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” kata Sandiaga.

Dia mengakui penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor roda empat selama ini cukup efektif mengurangi kemacetan di jalan-jalan protokol.

“Oleh karena itu, kami berencana menerapkannya untuk sepeda motor. Kami sudah meminta kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta supaya mempercepat kajiannya dan segera diterapkan,” ungkap Sandiaga.

Senin pekan ini, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dua hari kemudian pada 10 Januari, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencopot rambu-rambu larangan melintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Dengan begitu, kini sepeda motor dapat kembali melintasi jalan protokol ini.

Previous article14 Dokter Spesialis Telah Disiapkan KPUD Jabar
Next articleDitolak MK, Presidential Treshold Sah 20 Persen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here