Hindari Jebakan Perjanjian Kredit? Ini Saran OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jakarta, PONTAS.ID – Masyarakat sebaiknya memahami detil isi perjanjian pembiayaan (Kredit)sebelum melakukan kesepakatan kontrak dengan perusahaan pembiayaan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya konflik yang berujung pada kerugian konsumen.
“Jangan sampai ada konflik atau kesalahpahaman yang bisa merugikan masyarakat di kemudian hari,” jelas Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam keterangan resmi, Kamis (4/1/2018).

Setelah menandatangani kontrak pembiayan, lanjut Anto, debitur diminta menepati waktu serta kewajiban pembayaran angsuran sesuai besaran dan tanggal yang telah disepakati dengan perusahaan pembiayaan.

Eksekusi Fidusia
Saat perjanjian pembiayaan sedang berjalan, kemudian terjadi sesuatu hal yang menyebabkan debitur gagal melunasi pembiayaan, debitur perlu memastikan sejumlah hal.
Pertama, proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, “Termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen,” kata dia.

Yang kedua, lanjutnya, debitur harus memastikan petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Dan petugas yang melakukan eksekusi harus membawa sertifikat jaminan fidusia.

Selain itu, proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia.
OJK kata Anto, telah mengeluarkan peraturan terkait dengan eksekusi benda jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan, meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. “Di dalamnya diatur ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan,” imbuhnya.

Sertifikasi Debt Collector
Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan aturan yang salah satunya mengatur tentang sertifikasi profesi di bidang penagihan (Debt Collector). Ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Terkait kewajiban sertifikasi profesi di bidang penagihan tersebut, berdasarkan data per November 2017 telah terdapat 63.474 pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan yang telah memiliki sertifikasi bidang penagihan.

“Sertifikasi dilakukan oleh PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai penyelenggara sertifikasi,” tandas Anto.
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here