Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua. Namun, Bobby juga berharap agar para pelaku penyanderaan ditangkap secepatnya. Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah segera merumuskan formulasi keamanan di Papua, karena melihat peristiwa ini, definisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) perlu diperluas. Pasalnya, hal itu berpotensi menjadi kelompok militer separatis.
“Saya menyarankan dilakukan operasi bersama TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran. Menko Polhukam perlu meredefinisi kelompok bersenjata itu, karena sepertinya sudah bukan kriminal murni, sangat terorganisir dan menimbulkan dampak teror yang luas dan terhubung dengan organisasi politik di luar negeri,” katanya saat dihubungi, Jakarta, Senin, (27/11/17).
Wasekjen Partai Golkar ini juga menilai memang dilema, untuk mengklasifikasi kejadian tersebut, apakah dikategorikan operasi militer selain perang (OMSP), karena khawatir deng potensi pelanggaran HAM yang bisa di jadikan isu negatif di luar negeri.
“Akan tetapi ini perlu segera diputuskan agar aksi kelompok bersenjata ini tidak meningkat menjadi aksi separatis militer,” pungkasnya.‎
Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan ada batas upaya persuasif dalam upaya menangani penyanderaan di Timika, Papua jika banyak korban berjatuhan.
“Kalau negosiasi terus tapi korban berjatuhan di kita, bagaimana? Apa kita biarkan prajurit kita mati konyol hanya karena kita terus-menerus mengajak dan yang diajak tidak mau,” kata Wiranto ditemui di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis (16/11/2017).
‎Wiranto mengatakan aparat keamanan gabungan masih terus mengutamakan tindakan persuasif untuk membebaskan para warga. Polisi juga telah menyebarkan maklumat melalui helikopter pada Senin (13/11/2017) yang berisi permintaan untuk menyerahkan senjata dan menyerah kepada aparat keamanan. Selain itu Polisi juga meminta agar KKB tidak melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pemerkosaan atau pembunuhan kepada warga sipil. Selain itu Polda Papua juga menjelaskan belum ada tanda dari KKB untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Polda juga kembali memberikan pemberitahuan kepada KKB pada Kamis melalui sejumlah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan dengan bernegosiasi agar masyarakat diberi kesempatan untuk keluar dari Banti dan Kimbeli.
“Oleh karena itu kalaupun aparat keamanan Indonesia, apakah kepolisian yang diperkuat oleh TNI nanti melakukan langkah-langkah yang tegas dan kuat di Papua, itu karena memang yang harus dilakukan untuk melawan kelompok kriminal dan itu sudah kategori kriminal yang harus kita selesaikan secara hukum, secara tegas,” ujar Wiranto.
Aparat keamanan terus menghindari provokasi yang menginginkan adanya kegaduhan situasi keamanan di Papua, kata Menko Polhukam. Wiranto juga mengingatkan pihak asing untuk tidak menuduh aparat keamanan berlaku sewenang-wenang dalam menangani penyanderaan yang terjadi di Mimika.‎
Penulis: Chairul Abshar
