Jakarta, PONTAS.ID – Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), TB. Haeru Rahayu optimis Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja akan memberikan dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan.
“Salah satunya melalui penyederhanaan peraturan penyelenggaraan penataan ruang, khususnya terkait pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang,” Haeru dalam keterangan resminya yang dikutip PONTAS.id, Selasa (10/11/2020)
Pria yang biasa disapa Tebe mengatakan bahwa KKP berkomitmen melaksanakan amanat UU Cipta Kerja untuk pengintegrasian rencana tata ruang mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan.
“Antara fungsi kawasan lindung di darat dengan kawasan konservasi di laut, antara fungsi kawasan budidaya di darat dengan kawasan pemanfaatan umum di laut mempunyai hubungan fungsional, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, tidak mungkin untuk dipisahkan” jelas Tebe.
Tebe juga menambahkan bahwa KKP telah mempersiapkan beberapa peraturan terkait penyelenggaraan tata ruang di laut dan sudah dalam proses penetapan, seperti RPP Perencanaan Ruang Laut, RPP Izin Lokasi di Perairan, RPP Izin Lokasi di Laut.
“Kedepan, tata ruang akan berperan semakin efektif dan akan memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan” ujar Tebe.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto menjelaskan pada akhir Oktober lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait guna mematangkan materi NSPK mengenai penataan ruang laut, mulai proses perencanaan hingga proses pengendalian pemanfaatan ruang laut.
“Untuk urusan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Direktorat Perencanaan Ruang Laut akan selalu berkoordinasi dan bekerja bersama dengan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kemen ATR/BPN,” tutup Suharyanto.
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Pahala Simanjuntak
