Jakarta, PONTAS.ID – Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual lewat Video Conference/Vicon dengan Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan, Selasa (12/05/2020).
Dalam arahannya Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono menyampaikan, telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat. Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH. Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak”, ucap Bambang.
Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil dibawah naungan KPH, akan dilengkapi penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.
KPH dikatakan Bambang, berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.
Dengan dukungan Gubernur, personil tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak 2017.
Lewat Vicon hampir tiga jam tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak. Menurutnya, di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla. “Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla”, jelas Sutarmidji dari Pontianak.
Menurut Sutarmidji, provinsinyamenargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalbar. Soal SDM yang bekerja di KPH, Sutarmidji menegaskan agar diisi tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan. Bahkan Gubernur Kalbar mengusulkan kepada KLHK untuk bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resor KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.
Dalam rapat virtual yang juga dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta APHI dan GAPKI, Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Penulis: Arbiyanto
Editor: Luki Herdian
