Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menyatakan, bila melihat perkembangan ekonomi lima tahun terakhir, maka target perekonomian secara umum relatif belum tercapai bila ukurannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Secara umum paling gampang lihat perekonomian itu di pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu merepresentasikan ada di masyarakat,” kata Eko dalam sebuah diskusi bertema “Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukah Menteri Baru?” di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Selain Eko Listiyanto hadir juga Anggota DPR Fraksi PDIP Maruarar Sirait, Anggota DPR Fraksi Golkar Misbahkun dan Anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin.
Eko melanjutkan, untuk aspek lain yang harus dilihat adalah terkait tantangan kedepan, dimana sebelumnya ada beberapa target yang sangat optimis bisa tercapai ternyata belum bisa mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka pada periode kedua pemerintahan Jokowi harus ada upaya lebih keras untuk meningkatkan performa pemerintah di lima tahun kedepan.
“Secara umum, dibidang ekonomi melihat kinerja perekonomian dari sisi pertumbuhan. Karena pertumbuhan tersebut merepresentasikan segala aktifitas yang ada dimasyarakat. Ultimate goal-nya adalah bagaimana ekonomi dapat tumbuh dengan baik dan merata,” ucapnya.
Diawal pemerintahan Presiden Jokowi, sambungnya, pertumbuhan ekonominya di bawah 5 persen yakni 4,8 persen. Kemudian dilakukan berbagai macam upaya kebijakan dan terobosan, yang akhirnya pertumbuhan ekonomi mampu meningkat diatas 5 persen.
“Ketika diawal pemerintahan masih ada pilihan terhadap orang-orang yang duduk dikabinet itu yang masih belum tepat, perkembangan ekonominya masih turun, dan ketika dilakukan penggantian kemudian pertumbuhan ekonominya menjadi naik. Artinya, ada kinerja disana,” katanya.
Hanya saja, menurut Eko, semenjak awal RPJMN 2014-2019 itu dipasang dengan harga yang cukup ambisius, dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata 7 persen, namun hasilnya sekarang ini hanya mencapai dikisaran 5 persen.
“Harapan saya, kedepan tim ekonomi itu harus dikocok ulang, karena memang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan harapan didalam rencana tersebut,” pungkasnya.
Tidak Sesuai Fakta
Disisi Lain, Anggota DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan, berbicara ekonomi 2014-2019 pada periode Jokowi saat ini tentu harus melihat dua sisi. Ada rapot merah ada rapot biru.
Kalau dari rapot merahnya, menurut Andi tentu harus disandingkan antara janji misi presiden dengan capaian selama lima tahun. Pertama misalnya dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang didengungkan misinya tujuh persen. Ternyata selama lima tahun tidak pernah tercapai, bahkan hanya 5,2 persen.
“Jadi ini artinya apa, target untuk mengurangi jumlah orang miskin, target untuk mengurangi pengangguran tidak signifikan,” kata Andi Akmal.
Menurut Andi yang juga Anggota Komisi IV DPR ini, yang benar bahwa kemiskinan baru dalam sejarah ini turun di bawah dua digit hanya sembilan persen.
“Benar itu datanya kita berikan apresiasi. Tapi itu belum cukup. Sebenarnya gitu. Pengangguran juga di bawah tujuh persen itu sudah cukup bagus, seandainya pertumbuhan bisa tujuh persen saya yakin bahwa kemiskinan bisa di bawah tujuh persen dan pengangguran di bawah lima persen,” papar dia.
“Saya rasa ini kritik dari kami, ini menjadi pekerjaan bagi team ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa kita maksimalkan,” lanjut Andi menambahkan.
Belum Perbaiki Ekonomi
Anggota DPR Fraksi PDIP Maruarar Sirait mengakui jika pemerintahan Jokowi di periode ini memang belum mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Indonesia meskipun angka kemiskinan dan pengangguran berhasil diturunkan.
“Harus di akui pertumbuhan ekonomi yang selama ini ingin di capai belum tercapai, saya pikir harus ada sportiifitas lah untuk memperbaiki itu,” kata pria akrab disapa Ara dikesempatan yang sama.
Untuk itu Anggota Komisi XI DPR ini menyarankan untuk kedepan, pemerintah harus lebih cepat lagi mengatasi pertumbuhan ekonomi ditanah air.
Belum lagi, lanjut dia, dari sisi pajak pemerintah sampai saat ini belum mampu meningkatkan pendapatan negara.
“Menurut saya harus ada keberanian, Jokowi mengatakan selangkah lagi termasuk dalam bidang ekonomi, menurut saya dengan pernah mempunyai pengalaman di komisi keuangan, saya ga pernah pindah dari 2004 hingga sekarang, harus ada satu langkah yang luar biasa,” tegas Ara.
Ekonomi Bukanlah Segalanya
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa ada satu hal yang harus dikuatkan dari segi pemikiran, yaitu pertumbuhan ekonomi bukanlah segala-galanya.
“Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan tetap terjadi, maka arti pertumbuhan ekonominya menjadi tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat mensejahterakan masyarakat,” kata Misbakhun.
Misbakhun menyampaikan, saat ini tax ratio Indonesia rendah yang diakibatkan oleh adanya permasalahan yang bersifat struktural di APBN. Penerimaannya kurang optimal tetapi biaya bunga kita naik.
“Hal ini yang harus menjadi perhatian tim ekonomi kita kedepan. Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada Presidennya,” tegas bekas politikus PKS ini.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Risman Septian
