Jakarta, PONTAS.ID – Presiden RI Joko Widodo mengatakan selama 4 tahun terakhir, inflasi Indonesia terjaga di bawah 4 persen, yakni sebesar 3,35 persen di 2015, 3,02 persen di 2016 dan 3,61 persen di 2017. Pada 2018 inflasi pun ditargetka bisa di dalam sasaran 3,5persen plus minus 1persen.
“Kita betul-betul bisa menjaga inflasi di bawah 4 persen. Lompatan seperti ini harus terus dilanjutkan. Saya melihat koordinasi pusat dan daerah semakin baik, begitupun satgas. Kalau ini diteruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil,” ujar Presiden dalam Rakornas Tim Pengendalian Inflasi dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7).
Presiden berharap di tahun-tahun mendatang inflasi Indonesia bisa di kisaran 1-2 persen seperti negara-negara maju, dengan menjaga stabilitas harga.
Presiden pun menyoroti dua problem besar yang masih dihadapi Indonesia dan harus dicari jangkauannya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertama, yaitu mengenai defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Ini terkait dengan kinerja impor yang lebih banyak daripada ekspor. Problemnya, kata Presiden, ada pada investasi dan ekspansi usaha. Untuk itu, dia meminta investasi orientasi ekspor dan substitusi barang impor dibuka lebar-lebar.
“Saya titip di gubernur, bupati, wali kota. Investasi yang berorientasi ekspor atau substitusi barang-barang impor jangan ada pembicaraan lama. Langsung suruh investor bangun investor. Ini yang kita butuhkan. Jangan ditanya macam-macam sehingga mereka batal investasi,” pinta Presiden.
Pemerintah pusat juga telah memiliki sistem online single submission (OSS) untuk perizinan usaha dan ini bisa masuk ke daerah. Bila neraca perdagangan Indonesia sudah surplus, bila ada gejolak global, Indonesia akan lebih bisa lebih stabil.
Berikutnya megmngenai investasi berorientasi pariwisata,terutama daerah yang pariwisatanya mulai gencar turis dalam dan luar negeri. Pemerintah pusat, kata dia, akan siap membantu.
“Kemarin kita sudah umumkan mengenai 10 Bali baru. Tapi yang kini kami fokuskan baru Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba. Kami mau fokus dulu di sini. Nantinya diharapkan target wisatawan 2019 bisa mencapai 20 juta turis harus datang ke Indoensia,” tambah kepala negara.
Hal kedua yang disoroti Presiden berkaitan dengan inflasi. Pemerintah menginginkam angka inflasi semakin tahun semakin rendah. Maka, pemerintah daerah sangat diminta menjaga terkait produksi, pasokan dan distribusi pangan.
Sebab, daerah sering terjebak pada rutinitas administratif sehingga angka-angka inflasi di lapangan sering terabaikan. Presiden meminta agar dieprhatikan betul kondisi pasokan, distribusi dan infrastruktur yang perlu diperbaiki.
Dengan demikian daerah mengetahui ke daerah surplus mana harus mencari bila mengalami kekurangan stok pangan. Koordinasi antara kepala daerah juga harus terjalin.
“Ini kalau ingin rakyat bisa menikmati harga yang terkendali,” ulasnya
Presiden mengingatkan, jangna sampai terjadi kondisi pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasi lebih tinggi dan mengakibatkan selisih yang tekor.
“Yang benar bila pertumbuhan ekonomi bisa 7% dan inflasi di 2%. Itu baru rakyat dapat merasakan. Semua pihak harus mengerti. pasokan dan distribusi harus benar dicek,” ulangnya.
Distribusi, terutama daerah harus memiliki pasar-pasar induk sehingga efiensi logistik terjadi. Tidak harus pengiriman pangan dari daerah produksi malah transit di pasar induk Cipinang, untuk kemudian didistribusikan ke pasar di daerah.
“Untuk apa? Hal ini secara detil harus dilihat agar biaya transportasi tidak double,” tukas Presiden.
Editor: Idul HM
