Jakarta, PONTAS.ID – Walaupun sejak pasca reformasi di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di Indonesia namun masih memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hanya MPR lembaga yang bisa melakukan amandemen terhadap UUD 1945 melalui sidang.
Hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Rumah Demorasi Indonesia Fernando Emas menanggapi peran MPR sebagai penjaga demokrasi pancasila.
“Secara nama MPR menggambarkan sebagai lembaga yang mengedepankan musyawarah sebagaimana tercantum dalam sila ke empat Pancasila atau lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila,” kata Fernando, Rabu (6/8/2025).
“Sehingga wajar kalau MPR dianggap sebagai “penjaga demokrasi Pancasila ditengah dinamika zaman” karena sampai saat ini tetap menjadi lembaga terdepan yang melakukan sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” sambung Fernando.
Selain itu, Fernando berpandangan, MPR yang mewadahi para wakil rakyat melalui partai politik dan perwakilan daerah lebih mengedepankan sikap negarawan dalam mengambil keputusan.
“Menurut saya masih masih banyak yang perlu dibenahi oleh internal MPR karena masyarakat sudah tidak begitu merasakan perannya. Masyarakat bisa merasakan peran MPR hanya pada saat pelantikan dan pidato tahunan Presiden,” tegasnya.
“Selain itu melalui kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang dilakukan di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, masyarakat tidak begitu merasakan peran MPR,” tandasnya.
