MPR: Tanpa Tanggung Jawab Sosial, Kebebasan Pers Hanya Lahirkan Anarkisme

Ahmad Basarah
Ahmad Basarah

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengapresiasi Deklarasi Kebebasan Pers yang dibacakan oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di hari puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/23). Namun, ia mengingatkan, jika tidak diikuti oleh tanggung jawab sosial politik insan pers itu sendiri, kebebasan yang mereka peroleh hanya akan melahirkan anarkisme di tengah masyarakat.

‘’Di negara yang menganut paham demokrasi, kebebasan pers tentu harus kita dukung sebab pers adalah pilar keempat demokrasi. Tapi harus diingat, di negara mana pun, kebebasan yang berlebihan tanpa diiringi oleh tanggung jawab sosial politik hanya akan melahirkan kebingungan masyarakat yang ujungnya adalah anarkisme,’’ tegas Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Dalam sambutannya di acara HPN 2023, Presiden Joko Widodo mengingatkan dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut Presiden, jika dulu isu yang berkembang adalah tuntutan kebebasan pers, saat ini isu bergeser ke arah tuntutan dibuatnya berita yang bertanggung jawab agar tidak membingungkan masyarakat. ‘’Masyarakat saat ini kebanjiran berita di mana algoritma raksasa yang bersifat digital hanya mendorong ke arah pemberitaan komersial dan sensasional,’’ ungkap Presiden Joko Widodo.

Ahmad Basarah mendukung penuh pernyataan Presiden di acara HPN 2023 itu sambil menegaskan bahwa terlalu berbahaya jika jumlah media massa yang sangat banyak saat ini tidak diikuti oleh pengawasan hukum dan penerapan etika jurnalistik yang konsisten. Di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pilpres 2024, dia mengingatkan masyarakat akan bingung saat dibanjiri berita hoaks tanpa konfirmasi, berita tendensius berdasarkan afiliasi partai politik tertentu, atau berita yang membesar-besarkan politik identitas yang membenturkan kerawanan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

‘’Saat ini diperkirakan ada 235.000 wartawan yang bekerja untuk 47.000 media di Indonesia, 43.000 di antaranya media online. Dari ratusan ribu wartawan itu, berapa yang telah benar-benar lulus uji kompetensi wartawan? Berapa banyak media online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers dan benar-benar tidak terikat oleh afiliasi partai politik tertentu,’’ tanya Ahmad Basarah.

Keprihatinan Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu merujuk pada laporan Dewan Pers yang menyatakan ada 691 dugaan pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke Dewan Pers pada 2022. Ia juga merujuk pada laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa dari 43 ribu portal berita online yang ada saat ini, tak lebih dari 100 media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Menurut Ahmad Basarah, tanggung jawab sosial politik di kalangan pers tidak bisa hanya diharapkan dari tumbuhnya kesadaran moral insan pers yang berpatokan pada etika jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Faktanya, kendati UU telah disahkan dan etika jurnalistik telah dibuat, tetap saja banyak terjadi pelanggaran jurnalistik yang dilaporkan ke Dewan Pers atau ada ribuan berita hoaks yang dilaporkan oleh Kemenkominfo setiap bulan.

‘’Jika ini terus dibiarkan, harapan masyarakat bahwa media massa menjadi pilar keempat demokrasi akan sirna lalu diam-diam terjadi pembusukan sosial dan anarkisme. Masyarakat jadi terbiasa menerima berita bohong. Saya khawatir nantinya seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada media massa apa pun,’’ tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Sebagai alternatif, Ahmad Basarah mengajak semua insan pers di Indonesia untuk membaca ulang patriotisme para wartawan di masa kemerdekaan, yang hanya menulis berita demi kepentingan nasionalisme Indonesia yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Ketika suhu politik mulai memanas jelang pilpres 2024, ia mengajak semua insan pers menjaga persatuan bangsa dan dengan kesadaran sendiri memilih dan memilah berita yang tidak mengadu domba.

‘’Hanya dengan begitu, pers di Indonesia ikut mencerdaskan bangsa sekaligus mendewasakan masyarakat pembaca sesuai dengan tujuan kita bernegara seperti termaktub dalam pembukaan UUD 45,’’ tegas Doktor bidang hukum tata negara lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Ahmad Basarah optimis ajakannya bakal disambut positif oleh insan pers. Ia menyaksikan sendiri betapa garda moral masih menyala dalam HPN 2023 ini, dengan diberikannya anugerah Adinegoro kepada para jurnalis yang punya integritas tinggi serta anugerah kebudayaan kepada para kepala daerah yang dinilai mendukung demokratisasi. Tiga di antara kepala daerah yang mendapat anugerah itu adalah Bupati Malang H. M. Sanusi, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, dan Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Selamat Hari Pers Nasional 2023, semoga Pers Indonesia semakin berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat demokrasi Pancasila.

Penulis: Herdi

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleGiat Turjawali Polsek Buay Madang, Bentuk Antisipasi Issue Penculikan anak
Next articleGala Dinner Hari Pers Nasional, Bupati Tapsel Katakan hal ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here