Mencurigakan! LSM Desak Kejaksaan telisik Tender Proyek Pemkab Tanah Laut

Banjarmasin, PONTAS.ID – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Taruna Nusantara (Gantara), Heri Yanto mendesak aparat hukum untuk segara menilisik dugaan kecurangan dan pelanggaran aturan dalam tender atau lelang sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Tanah Laut.

Menurut dia, sedikitnya ada dua belas paket perkerjaan yang terpantau di laman LPSE milik Pemkab Tanah Laut yaitu lpse.tanahlautkab.go.id pelaksanaannya sangat mencurigakan.

“Dari dua belas paket yang ditenderkan atau dilelangkan didominasi oleh peserta tunggal atau hanya satu penyedia jasa konstruksi mengajukan penawaran. Lebih lagi, dengan harga penawaran nyaris mendekati HPS dan pagu anggaran,” beber dia saat bersama awak media di salah satu rumah makan di Banjarmasin, Kamis (4/8/20220).

Dikatakan dia, setelah dilakukan investigasi terungkap alasan peserta tender yang merupakan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor lantaran dalam dokumen lelang pihak PPK dan Pojka melakukan penambahan syarat lelang yang di duga diskriminatif dan tidak obyektif dimiliki dan dilampirkan bersamaan dokumen penawaran oleh peserta tender.

“Diduga PPK ataupun Pokja sengaja menambah persyaratan lelang agar bisa mengatur pemenang ke salah satu penyedia jasa dengan harga penawaran mendekati HPS supaya keuntungan penyedia jasa saat melaksakan pekerjaan menjadi besar,” curiga dia.

Disebutkan dia, dalam spesifikasi teknis pada penjelasan umum point 4 berbunyi dokumen lain yang di persyaratkan yang pertama memiliki dan melampirkan dalam penawarn surat perjanjian ketersediaan material batu dari perusahaan penyedia batu. Kemudian, perusahaan penyedia batu harus melampirkan izin lingkungan, izin operasi produksi, operator chruser machine, operator whell loader, operator motor diesel, yang dibuktikan dengan lisensi K3 operator pesawat angkat dan angkut atas nama perusahaan penyedia batu dari masing-masing operator dan memiliki personil yang bersertifikat kopetensi pengawas operasional pertambangan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Yang terjadi akhirnya monopoli surat dukungan atau surat perjanjian ketersediaan material batu dari perusahaan penyedia batu. Setiap paket pekerjaan hanya diberikan kepada salah satu penyedia jasa dan peserta lain yang tidak mengantongi surat dukungan hanya bisa gigit jari tidak bisa ikut proses tender,” tuding dia.

Syarat lainnya, sambung dia, memiliki dan melampirkan dalam penawaran surat perjanjian ketersediaan bahan/material bata yang memiliki izin usaha/sertifikat usaha/rekomendasi usaha industri batu bata dan angkutannya.

“Selain diduga melanggar surat edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syaratteknis dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah, juga terindikasi melanggar Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” terang dia.

Ditegaskan dia, meminta aparat hukum untuk segera menelisik secara tuntas dan mendesak agar UKPBJ Pemkab Tanah Laut membatalkan tender tersebut karena terindikasi terjadi kecurangan dan pelanggaran aturan.

“Lakukan tender ulang dan sesuaikan dengan aturan,” tutup dia.

Penulis: Mohammad Apriani

Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleBangun Kreativitas Anak Bangsa untuk Ciptakan Kemandirian
Next articleKasus Apeng, DPD Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here