Indramayu, PONTAS. ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang mendapatkan penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19-nya yang dinilai masih rendah.“Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon,” kata Mendagri mengawali pidatonya bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu, Rabu (28/7/2021).
Dalam konferensi tersebut, Mendagri menjelaskan di dalam rapat terbatas membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya.Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi.Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di Indramayu masih terbilang tinggi.Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah daerah.Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 harus dikedepankan dengan bekerjasama dengan TNI Polri Kejaksaan semuanya harus turut andil dalam penerapan program vaksin“Kalau kurang terkendali, ini akan berpengaruh kepada penormalan perekonomian” ujar MendagriMendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19.Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan akan menambahkan suplai vaksin di Indramayu agar target bisa tercapaiIa menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis ke kampung kampung,Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang sudah dicairkan biar dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM.Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.Tito menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan.“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak bisa terbantu,” ujar Tito.Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya.Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.
Penulis: Cartono
Editor: Fajar Virgyawan Cahya