MPR Minta SE Gugus Tugas Covid-19 Soal Pengaturan Jam Kerja Dikaji Dampaknya

Bambang Soesatyo saat menyerahkan bantuan masker dan handsainitaizer
Bambang Soesatyo saat menyerahkan bantuan masker dan handsainitaizer

Jakarta, PONTAS.ID – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluark an surat edaran tentang pengaturan jam kerja dua gelombang bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN maupun swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mendorong Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengkaji dampak sosial akibat diterapkannya SE No. 8/2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Yang Produktif dan Aman.

“Mengingat SE tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, karena kewenangan yang berkaitan dengan ASN berada di Kementerian tersebut,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Selasa (16/6/2020).

Bamsoet juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta kepada Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan aturan sebagai pelaksanaan dari SE No. 8/2020 tersebut agar efektif jika nanti nya diberlakukan.

KemenPan RB bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga diminta agar sebelum SE No. 8/2020 tersebut diberlakukan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di Kementerian/Lembaga sehingga dapat dipahami bagaimana mekanisme dari pengaturan jam kerja tersebut.

“Kementerian/Lembaga membuka ruang bagi ASN yang keberatan terhadap kebijakan yang diatur melalui SE No. 8/2020 tersebut, dan memberikan solusi yang tepat seperti tersedia atau tidak sarana transportasi bagi ASN yang mendapat giliran gelombang kedua,” tandas Bamsoet.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleBerdayakan UMKM, BGR Logistic Gandeng LinkAja
Next articleCegah Covid-19, Pengelola Pasar Walang Baru Perketat Pengawasan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here