Jakarta, PONTAS.ID – Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji kebijakan ganjil genap sepeda motor guna menekan angka penyebaran covid-19.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo mendorong agar Pemprov DKI benar-benar mengkaji sisi positif dan negatifnya terhadap rencana penerapan sistem ganjil genap bagi sepeda motor di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dengan tetap memperhitungkan sejumlah dampak yang bisa langsung terasa jika kebijakan tersebut diterapkan, seperti akan terjadi kepadatan pada transportasi umum, sementara kendaraan umum pun telah dibatasi kapasitasnya menjadi hanya 50 persen sehingga berpotensi memicu gelombang kedua penyebaran Covid-19 yang disebabkan kepadatan yang terjadi.
“Mendorong agar dalam membuat kebijakan terkait penerapan sistem ganjil genap bagi sepeda motor, pemerintah daerah (Pemprov DKI Jakarta) sebaiknya melibatkan para pakar transportasi, dan akademisi, serta operator ojek online, agar dalam merumuskan aturan yang berkaitan dengan angkutan sepeda motor dapat efektif, karena didalamnya sudah mempertimbangkan faktor hukum dan faktor sosialnya,” kata pria akrab disapa Bamsoet dalam keterangan pers, Jumat (12/6/2020).
Politikus Golkar berharap sebelum memutuskan kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu menunggu hasil evaluasi dan perkembangan PSBB transisi, mengingat kebijakan bisa dilakukan jika data grafik sebaran Covid-19 sudah datar.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
