Jakarta, PONTAS.ID – Belum lama ini, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksi, kuota bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) atau solar subsidi jebol sekitar 800.000 kiloliter (KL) sampai dengan 1,4 juta KL pada 2019.
Terkait konsumsi, setidaknya ada 10 Provinsi yang mengalami konsumsi di atas kuota yang ditetapkan. Di antara 10 Provinsi tersebut patut diduga ada penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.
Terkait hal itu, Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, pun meminta Pertamina agar mempercepat digitalisasi SPBU karena menurutnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana pengendali penyaluran BBM bersubsidi dan dapat menekan over kuota JBT solar. Untuk diketahui, berdasarkan laporan BPH Migas, progres digitalisasi nozzle SPBU Pertamina baru terealisasi sebanyak 1.327 SPBU dari target yang telah ditetapkan hingga Juni 2019 sebanyak 5.518 SPBU.
“Selain lambat, digitalisasi nozzle SPBU juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan identifikasi konsumen khususnya nomor kendaraan dan volume pembelian. Untuk itu, kami meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian agar pengawasan dapat berjalan secara efektif,” papar Fanshurullah Asa, di Jakarta, Kamis (22/8/2019) lalu.
Terpisah, Ketua DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Rachmad Muhammadiyah, mengaku, pihaknya mendukung program digitalisasi nozzle. Namun, kata dia, kendala terbesar lantaran kebanyakan fasilitas SPBU di Indonesia sangat beragam dan memiliki umur operasi yang relatif tua.
“Di daerah bahkan ada mesin yang sangat kuno. Ini salah satu kendala menyeragamkan digitalisasi di seluruh Indonesia,” kata Rachmad.
Rachmad pun lantas meminta bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan sosialiasi lepas masyarakat dalam penggunaan solar agar tepat sasaran.
“Kami juga akan meminta BPH Migas dan pemda bantu sosialisi karena kalau kami sampaikan ke konsumen akan sulit,” tandasnya.
Untuk diketahui, penggunaan nozzle sudah terlebih dahulu diterapkan oleh penyalur BBM subsidi lainnya yakni PT AKR. Retail Petroleum AKR, Muliady Jahya, mengatakan, pihaknya sudah menggunakan sistem ini sejak awal ditugaskan.
“Di setiap SBPU kami ada point of sale di mana setiap kendaraan yang isi bensin harus menginput nomor kendaraan, kalau enggak diisi minyaknya enggak keluar. Dan sistemnya pun kami ada pembatasan kuota per hari. Otomatis kalau kendaraan itu datang dan melebihi kuota maka penyaluran minyaknya akan berhenti,” tutur Muliady.
Respon Pertamina
Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid, tak menampik jika program digitalisasi ini memang lambat pelaksanaannya. Awalnya, target penyelesaian program ini akhir tahun 2018, namun diperkirakan akan mundur hingga akhir tahun ini.
Ia pun mengakui, lambatnya digitalisasi nozzle di SPBU memicu terjadinya penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah daerah. Lambatnya proses digitalisasi nozzle SPBU, kata dia, salah satunya disebabkan usia mesin SPBU yang sudah tua.
“Kenapa ini bisa terlambat. Ternyata (sejumlah) konstruksi SPBU kita bukan SPBU baru sehingga kami harus hati-hati melakukan instalasi proyek. Ini yang membuat mundur, tidak ada alat ukur atau soket di spbu itu, jadi bekerja dari nol. Pekerjaan itu dilakukan setelah SPBU tutup,” tutur dia, di Jakarta, baru-baru ini.
Mas’ud melanjutkan, penyebab molornya penerapan sistem digital pada SPBU adalah waktu pemasangan alat pencatat yang terbatas, sebab harus menunggu SPBU berhenti beroperasi.
”Teman-teman Telkom bekerja terbatas saat SPBU tutup jam 10 malam sampai jam 5 pagi sebelum SPBU buka,” lanjutnya.
Mas’ud menuturkan, ada sejumlah langkah yang harus dilalui untuk mengubah SPBU lama menjadi SPBU berbasis digital. Pertama, memasang instalasi alat ukur di tangki timbun. Kedua, memasang sensor di masing-masing nozzle dispenser BBM, dan terakhir pemasangan mesin Electric Data Center (EDC) untuk pembayaran non tunai. Selain itu, pelaksanaannya juga harus disesuaikan saat SPBU tidak beroperasi.
Lebih jauh, Mas’ud merinci, pemasangan instalasi alat ukur di tangki timbun, sensor di masing-masing nozzle dispenser BBM telah selesai dilakukan sebanyak 5.518 SPBU. Sedangkan, pemasangan mesin EDC untuk pembayaran non tunai baru sebanyak 1.400 SPBU dari target tahun ini sebanyak 22.000. Mesin EDC tersebut nantinya akan terintegrasi dengan dompet digital LinkAja milik BUMN. Untuk di DKI Jakarta sendiri sudah tersedia 130 mesin EDC tersebar di seluruh SPBU.
“Kita sudah siapkan 22.000 EDC terintegrasi dengan LinkAja sampai akhir tahun ini. Setelah terintegrasi jadi akan tahu kondisi stok di setiap SPBU. Sehingga ketahuan dimana penjualan BBM subsidi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan transaksi,” bebernya.
Tak hanya itu, data-data pembeli tersebut nantinya akan diintegrasikan melalui nomor polisi kendaraan konsumen. Untuk pelaksanaannya, kata Mas’ud, akan bekerjasama dengan Korlantas Polri pada tahun depan.
Penulis: Riana
Editor: Stevanny
