Jelang Hari Pancasila, Hariyono: Demokrasi Itu Taat Hukum

Kepala BPIP, Hariyono (kedua dari kanan) dalam diskusi media "Kita Indonesia, Kita Pancasila" di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/5/2019)

Jakarta, PONTAS.ID – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengenalkan Pancasila sebagai falsafah negara kepada seluruh generasi muda serta seluruh elemen bangsa.

Hal ini disampaikan Kepala BPIP, Hariyono dalam diskusi media “Kita Indonesia, Kita Pancasila” di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (28/5/2019) dalam rangka Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni mendatang.

“Mengenalkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan kampus, harus lebih kontekstual biar tidak membosankan,” kata Hariyono.

Hariyono juga mengingatkan peraturan dan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila. Selain itu, mereka yang mengklaim Pancasila juga jangan melakukan korupsi.

Terkait gelaran demokrasi, menurutnya saat ini merupakan momentum yang pas untuk refleksi.

“Kita harus musyawarah, bukan demo atau melakukan gerakan paksakan. Kalau itu dibiasakan jadi preseden. Itu akan mengulang kasus yang dulu. Seperti kasus Joko Tingkir. Demokrasi itu harus taat hukum. Penyelesaian harus diselesaikan sesuai aturan. Bukan dengan paksaan turun ke jalan,” papar dia.

Masyarakat dinilai perlu mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Masyarakat sepatutnya bangga menjadi bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila,

“Dengan begitu, persatuan dan kesatuan senantiasa kokoh,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Deputi IV Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Brigjen (Pol) Mamboying, mengajak masyarakat membangun persaudaraan, toleransi, kerukunan, dan harmoni di bumi pertiwi ini mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Masyarakat kata diam harus menyadari sekaligus menolak paham anti-Pancasila. Sebab, Pancasila merupakan pondasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,

“Pancasila sudah teruji. Pancasila, jangankan diubah, ditawar saja tidak bisa,” tegas Mamboying.

Hal senada disampaikan Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kolonel Sujatmiko. Menurut Sujatmiko, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, jika dilaksanakan dengan benar, maka akan mendorong masyarakat saling menghargai.

Sujatmiko juga mengungkap, paham radikalisme dan aksis terorisme di Tanah Air sangat bertentangan dengan Pancasila.

“Para penganut paham radikalisme pada dasarnya tidak menghargai ajaran leluhur. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila. BNPT bersinergi dengan kementerian dan lembaga untuk bersama mengatasi radikalisme dan terorisme,” kata Sujatmiko.

Penulis: Suwarto
Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleHingga Ramadhan Baznas Asahan Kumpulkan 20,8 Miliar
Next articleSoal Kenaikan Tarif Tol Japek, Jasa Marga: Efek Pemindahan Tol