Jakarta, PONTAS.ID – Partai Gerindra menyatakan siap membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembiayaan untuk membangun sistem pengawasan e-KTP.
Hal ini menyusul peristiwa tercecernya ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta dan juga di Pariaman, Padang.
“Gerindra minta supaya pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh. Kemudian juga membangun sistem melalui TI (teknologi informasi). TI-nya murah. Kalau pemerintah nggak punya anggaran, Gerindra yang akan membiayai pembuatan software TI untuk pengawasan dan kontrol,” tegas Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Kamis (13/12/2018).
Menurut Riza, data soal e-KTP hingga kini tak jelas. Ia mengatakan pemerintah tak pernah bisa memberikan penjelasan soal jumlah masyarakat yang belum merekam e-KTP.
“Kenapa pemerintah tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat berapa jumlah blanko yang dicetak, berapa yang disebar di setiap kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Berapa yang tersisa dan invalid, belum pernah kita tahu,” tuturnya.
“Cuma tahu jumlah yang sudah merekam, dan jumlah yang terima e-KTP. Selebihnya kita tidak tahu,” lanjut Riza.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPR itu mendorong dibentuknya sistem kontrol e-KTP. Alasannya, sebut Riza, e-KTP merupakan tanda identitas yang paling penting.
“Itu (sistem) sangat sederhana sekali. Masyarakat bisa tahu berapa jumlah e-KTP yang sudah dicetak, yang disebar, kemudian yang invalid. Dengan cara begitu, saya yakin tidak akan terjadi lagi yang tercecer,” jelasnya.
“KTP identitas. Apalagi ini single identity. Jadi harus dibuat akurat, jelas, dan transparan,” sambung Riza.
Selain di Duren Sawit, Jaktim, sekitar 1.000 e-KTP kembali ditemukan di Kota Pariaman, Sumatera Barat, hari ini. Disdukcapil Padang Pariaman mengakui ada petugasnya yang teledor.
“Permasalahan ini merupakan keteledoran petugas kami, karena memasukkan e-KTP yang sudah tidak terpakai ke dalam karung,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Martoni.
Editor: Luki Herdian
