Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Pertanian tidak kunjung melakukan revisi anggaran terkait pengembangan pertanian pangan padi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka luas lahan baku sawah terbaru.
Sebagaimana diketahui, melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA), BPS mengungkap luas baku sawah di Indonesia hanya 7,1 juta hektare (ha) jauh di bawah klaim Kementan yang mencapai 8,1 juta ha.
Masih menurut BPS, luas panen dalam setahun pun hanya 10,9 juta ha. Sementara angka Kementan menunjukkan hingga 15,9 juta ha.
Selama ini, dalam setiap pengajuan anggaran untuk program pembangunan pertanian padi, Kementan selalu berbasis pada data-data lama mereka.
Dengan terkuaknya angka lahan oleh BPS, yang ternyata jauh dari yang diusulkan Kementan selama ini, potensi adanya penyelewengan anggaran menjadi terbuka lebar.
“Anggaran Kementan kan diusulkan berdasarkan luas lahan, untuk benih, pupuk, alat mesin pertanian. Kalau angka lahannya salah, peluang penyelewengan jelas ada,” ujar Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika kepada Media Indonesia, Kamis (25/10).
Menurut Yeka, sudah semestinya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman segera melakukan revisi atas anggaran untuk pengembangan komoditas padi.
Namun, tiga hari sejak data beras terbaru dirilis, Mentan masih belum tampil untuk memberikan pernyataan secara langsung. Ia selalu menyuruh bawahannya untuk pasang badan dalam setiap pertemuan.
Dengan sikap seperti itu, ia menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo mulai memertimbangkan untuk melakukan evaluasi di dalam ruang Kabinet Kerja.
“Efektif atau tidak efektif itu bisa dilihat nanti. Karena seharusnya sikap awal Menteri Pertanian setelah data ini keluar adalah muncul mengonfirmasi dan melakukan revisi anggaran. Walaupun memang dengan revisi itu menandakan bahwa ia mengakui adanya kesalahan di dalam tubuh instansinya,” ucap Yeka.
Sebelumnya, dalam jumpa pers terkait penyampaian hasil data BPS terbaru yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mentan tidak hadir dan hanya diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi.
Pada agenda paparan kinerja empat tahun pemerintahan Jokowi-JK yang dihadiri hampir seluruh menteri Kabinet Kerja di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, pada Selasa (23/10) hingga Kamis (25/10), Mentan juga tidak menunjukkan diri.
Kementan memilih untuk memaparkan kinerja secara terpisah di kantornya sendiri. Dalam kesempatan itu pun, hanya dihadiri Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro.
“Pak Menteri sedang di Singapura untuk benegosiasi dalam rangka meningkatkan ekspor komoditas kita, misalnya nanas dan pisang,” ucap Syukur.
Editor: Idul HM
