Jakarta, PONTAS.ID – Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menanggapi pernyataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang menyebut Presiden Jokowi mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018.
Menurut Basarah, pernyataan Airlangga tersebut mengarah kepada adu domba Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi.
“Dalam pembicaraan dengan kami pada waktu itu, Jokowi menjelaskan dia kecewa karena Khofifah meninggalkan jabatan Menteri Sosial (Mensos) sebelum berakhir masa jabatan dan secara tegas Jokowi menyatakan tidak pernah ada instruksi mendukung Khofifah,” ujar Basarah dalam keterangan pers, Rabu (27/6/2018).
Basarah juga menepis pernyataan Airlangga yang menyebutkan alasan Jokowi mendukung Khofifah karena telah mendukung dirinya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilres) 2014.
Menurutnya, pernyataan tersebut sama saja menafikan keberadaan PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi.
“Harusnya, jika Airlangga Hartarto loyal pada Jokowi dia harus menjaga suasana kondusif dan menjaga kekompakan antar partai pendukung Jokowi terutama dengan Mega sebagai Ketua Umum PDIP tempat Jokowi dibesarkan,” ucapnya.
Dia yakin Jokowi sampai saat ini sangat menghormati Bung Karno, Megawati dan Guntur Soekarno yang merupakan ayahnya Puti. Jadi tidak mungkin Jokowi tidak mendukung Puti dalam Pilgub Jatim.
“Pada waktu Puti belum diputuskan sebagai Cawagub Jawa Timur mungkin saja Jokowi tidak mendukung Gus Ipul dan Azwar Anas. Oleh karena itu seharusnya Airlangga meminta penjelasan ulang kepada Jokowi tentang siapa sebenarnya yang beliau dukung,” katanya.
Bantah Klaim Airlangga
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah klaim Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang membawa nama Presiden Joko Widodo, dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur.
”Tidak pernah ada penugasan oleh Presiden kepada siapapun karena presiden harus netral,” ujar Pramono.
Pernyataan Pramono tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno bertemu dengan Presiden untuk mengklarifikasi pernyataan Airlangga saat kampanye Pilgu Jatim.
“Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menugaskan kepada Ketum Golkar untuk memenangkan Ibu Khofifah, itu sama sekali tidak benar,” papar Pramono.
Pramono memaparkan, jika ada pertemuan Presiden dengan peserta Pilkada seperti Djarot Saiful Hidayat , Puti Guntur Soekarno dan Ganjar Pranowo, hanya sebatas kedekatan pribadi.
”Besok mau Pilkada kan simpang siur, karena seakan-akan ada penugasan dari Presiden untuk memenangkan calon tertentu, kami tegaskan tidak ada,” ucap Pramono.
Tak Adu Domba
Terpisah, Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menepis tudingan yang menyebut ketua umumnya, Airlangga Hartarto mengadu domba Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Megawati Soekarnoputri.
Misbakhun menuturkan, Airlangga saat kampanye akbar Khofifah di Probolinggo, Sabtu (23/6/2018) pekan lalu, memang menyampaikan fakta tentang rekam jejak mantan menteri sosial itu.
Menurutnya, Khofifah saat menjadi Menteri Sosial merupakan kolega Airlangga yang juga Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja.
“Saya hadir dalam kampanye itu dan menyaksikan langsung Pak AH (Airlangga, red) menyampaikan fakta tentang rekam jejak Bu Khofifah sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Menyampaikan kedekatan Pak Jokowi dalam hubungan kerja secara nyata di kabinet, yang berarti secara otomatis akan lebih sering bertemu dan intens berkomunikasi,” tutur Misbakhun melalui pesan singkat.
Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan Partai Golkar itu menambahkan, ajakan yang disampaikan Airlangga kepada warga Jatim untuk memilih Khofifah tak menyalahi asas pemilu yang luber, jujur dan adil. Sebab, memilih adalah hak pribadi.
Karena itu, Misbakhun yakin, Airlangga tak bermaksud mengadu Presiden Jokowi dengan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung duet Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.
Faktanya, Misbakhun menegaskan, Airlangga justru mengajak warga Jatim memilih sesuai hati nurani.
“Saya saksi mata yang hadir di samping Pak AH saat beliau berorasi di kampanye itu dan tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan nama Ibu Megawati. Kampanye yang diusung adalah sebuah kampanye agar masing-masing calon bersaing secara sehat dalam menunjukkan kapasitas masing-masing,” jelas Misbakhun.
Anggota DPR itu pun justru menilai pernyataan Basarah mencerminkan ketatnya persaingan elektabilitas antara Khofifah yang didukung Golkar dengan Saifullah yang diusung PDIP.
Namun, tambah dia, Golkar tak bermaksud mengadu Presiden Jokowi dengan Megawati.
“Jika PDIP menganggapnya sebagai sebuah upaya adu domba antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, itu adalah persepsi dari pribadi masing-masing. Hal ini bisa sangat dimengerti mengingat ketatnya persaingan elektabilitas masing-masing cagub dan cawagub,” tutur Misbakhun.
Meski begitu, Misbakhun menegaskan, Golkar dan PDIP sama-sama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kedua partai itu juga sama-sama mengusung Jokowi untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
“Artinya, siapa pun yang terpilih menjadi gubernur Jatim nantinya tetap akan mendukung Jokowi, sudah selayaknya kampanye dan pernyataan-pernyataan dalam politik disikapi secara dewasa dengan jiwa yang besar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Airlangga yang menghadiri kampanye akbar Khofifah-Emil di Stadion Bayuangga Kota Probolinggo, Sabtu (23/6/2018).
“Kami mendukung penuh Bu Khofifah untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur ini, begitu pula Pak Presiden,” ucap Airlangga.
