Tolak 3 Periode, DPRD Kepri Temui Massa Pendemo

Tanjungpinang, PONTAS.ID – Aksi demo para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Tanjungpinang berlangsung dengan penjagaan ketat di jalan pintu masuk Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin(11/04/2022).

Pantauan di lokasi, tampak aparat keamanan melakukan penjagaan ketat di jalan pintu masuk Kantor DPRD Kepri sisi kanan. Selain dihadang dengan barikade pagar betis, para mahasiswa itu juga dihalangi dengan kawat berduri. Sehingga, praktis ratusan mahasiswa tersebut tidak bisa menjumpai para anggota dewan yang sedang menggelar rapat paripurna dalam rangka pandangan akhir fraksi di DPRD Kepri terkait peraturan daerah masalah retribusi.

Dalam orasinya para pendemo menyampaikan, menolak rencana perpanjangan 3 periode jabatan presiden RI karena inkontitusional. Kedua, menolak dengan tegas kenaikan harga-harga bahan pangan dan BBM serta menolak pemberlakuan PPN 11 persen.

Salah seorang mahasiswa menyampaikan, mereka datang ke DPRD Kepri ingin menyampaikan aspirasi mereka. “Kami datang untuk menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Kepri yang juga sebagai orang tua kami. Mohon kami jangan dihadang oleh kawat berduri,” pinta mahasiswa tersebut.

Mendapatkan informasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono serta dua Anggota DPRD Lis Darmansyah dan Teddy Jun Askara menyatakan deklarasi di hadapan mahasiswa yang berdemonstrasi di Kantor DPRD Kepri, Senin (11/4/2022).

Ketiganya sepakat menolak wacana Presiden tiga periode, menolak PPN 11 persen dan menolak kenaikan harga BBM merupakan puncak aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang dimulai sejak pagi tadi.
“Legislatif akan menyampaikan tuntutan mahasiswa secara resmi ke Pemerintah Pusat,” kata Raden Hari Tjahyono
Ia menuturkan, sejauh ini belum ada pembicaraan di MPR soal wacana terkait amandemen masa jabatan Presiden. “Nanti akan kita sampaikan secara resmi,” ucapnya.
Lis Darmansyah juga menegaskan, sikap PDI-Perjuangan dari pusat ke daerah menolak wacana Presiden tiga periode. Ia pun mendukung mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM dan minyak goreng, “Ini harus dituangkan secara resmi lembaga DPRD kepada DPR, Presiden, Kementerian terkait, dan MPR,” ucapnya.
“iklim perpolitikan Indonesia juga semakin memanas dengan adanya statement beberapa menteri yang tidak senada dengan Jokowi serta meminta agar Jokowi mengevaluasi Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi yang belum mampu mengendalikan harga minyak goreng,” pungkasnya.
Penulis : Thomson Budi
Editor : Fajar Virgyawan Cahya

 

 

Previous articleKorupsi Diaspora Kepri, Polda Kepri Tetapkan 6 Tersangka
Next articlePimpin Rapat Paripurna Pengesahan RUU TPKS, Puan: Ini Momen yang Bersejarah Bangsa