Tersandung Gratifikasi, KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli menyampaikan penetapan tersangka terhadap Bupati Buru Selatan berinisial TSS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait pada pengadaaan barang dan jasa (PBJ) di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, tahun anggaran 2011-2016.

“Setelah dilakukan pengumpulan informaai dan data, kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini kepada tahap penyidikan,” terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/1/2022).

Lili juga menambahkan, Untuk proses kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama. Di mulai pada 26 Januari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022.

Sebelumnya, KPK pada Rabu (19/1/2022) melaporkan telah mengusut dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2011-2016. KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Buru Selatan dan mengamankan berbagai bukti.

“Beberapa bukti yang diamankan adalah dokumen proyek-proyek pekerjaan, dokumen aliran sejumlah dana, dan barang elektronik,” ungkap Lili.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan telah melanggar tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

IK sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun untuk tersangka TSS dan JRK disangkakan melanggar Pasal 12 (a) atau Pasal 12 (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

TSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan terhadap JRK di tahan di Rutan Polres Jakarta Pusat

“KPK juga menghimbau kepada IK untuk kooperatif dan segera hadir untuk memenuhi panggilan tim penyidik yang akan segera disampaikan,” imbaunya.

KPK prihatin dengan masih adanya praktek-praktek Gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati sebagai seorang pejabat publik, dimana sudah seharusnya dia memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena, gaji dan fasilitas yang diperoleh dari jabatannya tentu saja dari uang rakyat.

“KPK akan terus mengingatkan kepada seluruh pihak termasuk para pelaku usaha untuk memiliki kesadaran dan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Sebagai salah satunya yakni menerapkan praktek bisnis secara jujur dan berintegritas,” tutupnya.

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Ahmad Rahmansyah

Previous articleResmi! Askot Tanjungpinang Gelar Kompetisi Sepak Bola Usia-21
Next articlePermudah Deteksi Covid-19, RSUD Sultan Sulaiman Resmikan Laboratorium PCR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here