Inilah Rekam Jejak Politik Bambang Soesatyo

Jakarta, PONTAS.ID – Bambang Soesatyo atau biasa disapa Bamsoet kini telah ditunjuk Partai Golkar menjadi Ketua DPR. Bamsoet punya jejak politik hingga akhirnya selangkah lagi menduduki kursi ketua parlemen yang sebelumnya ditempat Setya Novanto itu.

Dihimpun dari berbagai sumber, Senin (15/1/2018), Bamsoet adalah anggota DPR yang cukup menonjol, terutama dalam pembahasan isu yang berkaitan dengan hukum dan politik pemerintahan.

Tertulis dalam dokumen Dafar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR yang ditandatangani Bamsoet pada 17 April 2013, Bamsoet lahir di Jakarta, 10 September 1962, Bamsoet kini berusia 55 tahun. Dia adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga).

Bamsoet pernah mengenyam pendidikan Akademi Accounting Jayabaya jakarta, lulusan S1 Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia angkatan 1985, dan lulus S2 dari IM Newport Indonesia. Dia pernah menjadi Ketua Asosiasi Rekanan Distributor dan Keagenan Indonesia (ARDIN) pada 2008-2013.

Kemampuan berorganisasinya sudah terasah sejak mahasiswa. Di situs DPR Ri, tercatat bahwa dia ada di Senat Mahasiswa Akademi Akuntansi Jayabaya pada 1982-1983. Dia duduk sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Himpulan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 1988-1990, dilanjut sebagai Bendahara Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada 2009-2012, dan duduk di Presidium KAHMI pada 2012-2015. Dia juga pernah duduk di Presidium Pemuda Pancasila DKI Jakarta pada 1996-2001 dan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila pada 2009-2014.

Jejak politiknya tercatat di Golkar. Dia masuk menjadi anggota Generasi Muda Kosgoro Pusat pada 1995 sampai 2000, kemudian duduk di Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi dan Keuangan tahun 1995 sampai 2004. Dia juga pernah duduk di berbagai organisasi sayap yang berafiliasi dengan Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). Dia masuk menjadi anggota Generasi Muda Kosgoro Pusat pada 1995-2000 dan menjadi Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 pada 2008-2013. Dia juga pernah menjadi Ketua Divisi Politik PP AMPG pada 2003-2005.

Bamsoet menjadi Ketua Biro Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Partai Golkar pada periode 2000-2005, juga menjadi Wakil Ketua Dewan Penerbitan Khusus DPP Partai Golkar pada periode yang sama. Kariernya naik menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar pada 2004 dan menjadi Penasihat Badan Informasi dan Komunikasi (BIK) DPP Partai Golkar periode 2005-2009. Dia menjadi Sekretaris Koordinator Wilayah Jawa Tengah DPP Partai Golkar periode 2005-2007. Bamsoet duduk sebagai Wakil Bendahara Umum Partai berlambang pohon beringin ini pada 2009-2015.

Bapak delapan anak ini juga sudah menjadi anggota DPR periode 2009-2014, duduk di Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) dan di Badang Anggaran (Banggar). Pada Pemilu 2014, dia meraup 35,8 persen suara dan kembali melenggang ke Senayan. Dia menjadi Ketua Komisi III DPR.

Nama Bamsoet melejit saat beraksi di Panitia Khusus Hak Angket Bank Century (Pansus Century). Bamsoet adalah anggota dari Tim 9, yakni sekelompok anggota DPR yang menginisiasi terbentuknya Pansus ini, Pansus disahkan pada 1 Desember 2009. Dia dan Pansus Century dinilai Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Raya (PWI Jaya) menjadi ‘biangnya berita’ pada 2010. Bambang sendiri juga merupakan anggota PWI.

Bamsoet yang juga mantan wartawan ini menulis sederet judul buku, di antaranya bertemakan soal kasus aliran dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century. Buku-buku Bamsoet yakni ‘Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pascareformasi’ terbitan pada 2010, buku ‘Perang-perangan Melawan Korupsi: Pemberantasan Korupsi di Bawah Pemerintahan Presiden SBY’ terbit pada 2011, buku ‘Republik Galau: Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal’ pada 2012, buku ‘Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni’ pada 2013, buku ‘Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir Pemerintahan SBY-Boediono’ pada 2013, buku ‘IGD, Indonesia Gawat Darurat’ pada 2014. Semua itu terbit di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bamsoet menulis buku ‘Republik Komedi 1/2 Presiden’ terbit 2015. Pada 2017, terbit buku ‘Ngeri-ngeri Sedap: Catatan Kritis dan Kumpulan Tulisan Ketua Komisi III DPR RI’.

Bamsoet merupakakan anggota Komisi III DPR yang pernah tergabung dalam ‘Trio SBY’ yang beranggotakan Sarifudin Sudding, Bamsoet, dan Ahmad Yani. Salah satu sepak terjang Trio SBY yang menonjol adalah saat ‘menggagalkan’ Ruhut Sitompul (Partai Demokrat) menjadi Ketua Komisi III DPR, pada 2013 lampau.

Saat terjadi suksesi kepemimpinan dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) ke Ketua Umum Setya Novanto pada 2016, terjadi perombakan besar-besaran di Fraksi Golkar DPR. Angin perubahan politik saat itu membawa posisi baru untuk Bamsoet. Pada 25 Januari 2016, Bamsoet resmi menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Aziz Syamsuddin.

Pada 2017, Bamsoet menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK. Pansus ini dicap publik sebagai alat untuk melemahkan KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, menilai Pansus itu bakal membunuh KPK. Penilaian ini terus dibantah pihak Pansus dengan dalih ingin menguatkan komisi antikorupsi itu.

Keputusan pembentukan Pansus Hak Angket KPK tercetus saat Komisi III DPR menggelar rapat bersama KPK pada Selasa (18/4/2017). Setelah rapat hingga Rabu (19/4) dini hari, Komisi III DPR sepakat menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kinerja KPK. Belakangan, setelah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar, jargon ‘Golkar Bersih’ digaungkan. Bamsoet kemudian menyatakan Pansus angket KPK perlu segera mengakhiri kerjanya.

Soal hubungannya dengan KPK, pernah mencuat rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang dinisiasi Polri dan didukung Komisi III DPR. Pada Oktober 2017, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Densus Tipikor butuh biaya Rp 2,6 triliun. Bamsoet selaku Ketua Komisi III mendukung pembentukan Densus Tipikor ini, meski saat itu Densus Tipikor disorot sebagai lembaga yang akan menjadi saingan KPK dan bisa menjadi wujud pelemahan KPK. Singkat cerita, Densus Tipikor tak disetujui pemerintahan Presiden Jokowi, Bamsoet mengaku tidak kecewa.

Kini Bamsoet tinggal selangkah lagi menuju kursi Ketua DPR. Ketua Umum Golkar Airlangga sudah menunjuknya, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie juga menyatakan pihaknya sudah setuju Bamsoet memimpin parlemen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here