Jakarta, PONTAS.ID – Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah memimpin rapat gabungan untuk menindaklanjuti penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan belum mau menilai terlalu jauh, apakah kejadian itu merupakan bentuk kelalaian pemerintah daerah Papua. Itu sebabnya, DPR meminta penjelasan pemerintah.
“Kalau kita mempermasalahkan teman-teman di daerah itu terlalu lokal, kita ingin melihat lebih besar, apa yang terjadi ada persoalan kultur persoalan lapangan yang susah dijelaskan, mapping nya nanti mau kita buat,” kata Fahri dalam membuka rapat gabungan, Kamis (1/2/2018).
Menjawab dari apa yang disampaikan Fahri Hamzah mewakili pimpinan DPR. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan penanganan kasus di Kabupaten Asmat membutuhkan kerjasama.
Karena itu, menurut dia, lintas komisi, sebagai tindak lanjut dari pikiran semua pihak bahwa untuk menyelesaikan masalah, Asmat utamanya KLB campak dengan gizi buruk itu perlu ada keterpaduan perlu ada sinergitas.
Idrus mengatakan masalah di Asmat akibat banyak faktor. Mulai dari makanan yang rendah gizi hingga kesediaan masyarakat untuk mengikuti program kesehatan pemerintah, seperti imunisasi dan vaksin.
“Sebenarnya itu penyebabnya tidak tunggal. Pertama juga kan ada masalah asupan, ibu-ibu, kemudian imunisasi vaksin, itu kan mempengaruhi langsung tapi kan masyarakatnya tidak mau,” katanya.
Hadir dalam rapat gabungan ini, wakil ketua DPR Fadli Zon, didampingi Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X dengan Pemerintah.
Sedangkan dari Pemerintah, diwakili oleh Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan perwakilan TNI dan Polri. yang hadir di antaranya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahaan Rakyat, Menteri Perhubungan Dan Panglima TNI dan Kapolri.
