Jakarta, PONTAS.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan upaya pengendalian rokok tidak menjadi isu yang diusung dan dibicarakan dalam debat calon wakil presiden (cawapres) tadi malam, Minggu (17/3/2019), di Hotel Sultan, Jakarta.
Padahal, tidak terkendalinya konsumsi rokok di Indonesia turut berdampak kepada masalah balita pendek (stunting) dan defisit pembiayaan yang dialami BPJS Kesehatan.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan secara umum misi yang disampaikan para paslon cawapres terlihat terlalu teknis, dan sektoral.
“Ke dua Cawapres Lebih menekankan kepada visi misi seorang menteri, bukan seorang cawapres. Padahal persoalan yang ada harus disikapi dengan kebijakan yang komprehensif dan holistik,” ujar Tulus di Jakarta,Senin (18/3/2019),.
Tulus menilai, kedua cawapres belum menonjolkan upaya preventif promotif secara serius, dan sistematis. Terbukti, keduanya tidak sedikitpun berbicara upaya pengendalian konsumsi tembakau. Padahal baik stunting dan defisit BPJS Kesehatan sangat erat kaitannya dengan upaya preventif-promotif, yaitu salah satunya pengendalian konsumsi tembakau.
Menurut Tulus, memang benar bahwa stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi secara kronis pada rumah tangga miskin. Tetapi, asupan gizi yang kurang itu karena alokasi pendapatan rumah tangga miskin lebih banyak untuk membeli rokok. Bukan untuk membeli lauk pauk atau zat gizi, seperti susu, telur, dan ikan untuk anak-anaknya.
Terkait BPJS Kesehatan, finansial defisitnya juga banyak dipicu oleh penyakit tidak menular (PTM), seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, gagal ginjal, dan kanker. Penyakit ini muncul karena faktor gaya hidup, dan konsumsi rokok berkontribusi paling signifikan atas munculnya penyakit-penyakit tersebut.
“YLKI mempertanyakan dengan keras para paslon (pasangan calon) tidak menjadikan upaya preventif promotif berupa wabah konsumsi rokok sebagai agenda kebijakannya. Ada kepentingan apa sehingga para cawapres tidak menyinggung upaya pengendalian konsumsi rokok? Aneh bin ajaib,” kata Tulus.
Apalagi, kata Tulus, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menggambarkan prevalensi PTM justru melonjak drastis, dibandingkan prevalensi pada Riskesdas 2013. Misalnya prevalensi kanker dari semula baru sebesar 1,4% (2013) menjadi 1,8%(2018). Sementara prevalensi stroke dari 7% menjadi 10,9%, penyakit ginjal kronik dari 2 ke 3,8% dan penyakit diabetes melitus dari 6,9% menjadi 8,5%.
“Dengan melihat visi misi kedua paslon tersebut, YLKI sangat meragukan masalah kesehatan secara holistis akan bisa diwujudkan dan diatasi. Dan BPJS Kesehatan pun akan mengalami defisit finansial yang berkepanjangan,” kata Tulus.
Penulis: Hartono
Editor: Idul HM
