Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus meningkatkan sosialisasi kebijakan integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR).
Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan karena saat ini integrasi tol JORR ditangkap masyarakat sebagai kenaikan tarif tol.
“Esensi kebijakan adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol. Bukan menaikkan tarif,” kata Arie melalui keterangan resminya kepada PONTAS.id, Sabtu (23/6/2018).
Ditambahkan Arie, integrasi transaksi tol merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku disemua ruas tol pada tahun 2019.
“Integrasi pada intinya adalah untuk peningkatan layanan melalui penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali dikarenakan operator/BUJT juga berbeda. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi sistem terbuka dimana pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie.
Arie juga menegaskan, integrasi transaksi tol JORR bukan untuk meningkatkan pendapatan/revenue pengelola tol atau BUJT. Sebab, revenue yang diperoleh oleh BUJT dikontrol dan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian PUPR, serta kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Dengan integrasi, transaksi tol dilakukan hanya satu kali dengan tarif untuk kendaraan golongan satu Rp15.000 untuk seluruh ruas tol JORR sepanjang 76,43 Km yang terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi.
Integrasi ini akan berlaku tol JORR yang meliputi: Penjaringan -Kebon Jeruk -Ulujami -Pondok Pinang -Taman Mini -Cikunir -Cakung -Rorotan -Kebon Bawang. Termasuk Jalan Tol Pondok Aren -Bintaro Viaduct -Ulujami.
Editor: Hendrik JS
