Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo meminta kepada semua pihak baik itu, perwakilan Pemerintah yakni Kemendagri, Bappenas maupun DPD untuk tidak memasukkan usulan apapun dalam DIM terkait masalah nomenklatur Aglomerasi.
Pasalnya, DIM sudah dikirim dan diserahkan kepada Baleg adalah yang resmi untuk dibahas bersama-sama.
“Yang terkait subtansi masalah ini nomenklatur aglomerasi dan sebagainya sudah dibahas sejak awal. Oleh karena itu kita fokus pada pembahasan DIM supaya tidak melebar kemana-mana,” kata Firman disela-sela rapat Panja Pembahasan DIM terkait dengan RUU Daerah Khusus Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Selanjutnya, menurut politikus Partai Golkar pemerintah harus konsisten terhadap DIM yang sudah resmi disampaikan kepada DPR, jangan sampai nanti ada pendapat dari orang per orang masuk didalam sistem.
“Nah, kalau ada pendapat seperti tadi harus dikoordinasi awal dengan leading sectornya yakni Kemendagri. Dan kalau nanti ada usulan baru ayo tapi bukan disini bukan rumusan tapi usulan. Usulan nanti dibahas dipertanggungjawabkan sampai kita bisa dipahami pengusul-pengusul baru. Karena Pemerintah ini harusnya satu tidak ada Bapenas, dan lain-lain,” ujar Firman.
Lebih lanjut Firman yang juga Legislator dapil Jateng III ini menegaskan, Baleg DPR harus terus maju dan jangan mudur untuk membahas DIM RUU DKJ agar tidak lagi terhambat dan tetap fokus pada apa yang sedang dikerjakan saat ini
“Jadi kita maju jangan mundur dan saya mohon kepada pimpinan supaya tidak molor fokus kepada DIM disini, kalau ada pengembangan, penambahan atau penyesuaian baru kita bahas, kita putuskan pada rapat panja ini,” tegas anggota Komisi IV DPR ini.
