Soal KID, DPR: Pentingnya Inovasi Fungsi dan Tekankan Keamanan Data Penduduk.

Guspardi Gaus bersama Anwar Hafid dan Herman Nurcahyadi Suparman dalam diskusi Dialektika Demokrasi
Guspardi Gaus bersama Anwar Hafid dan Herman Nurcahyadi Suparman dalam diskusi Dialektika Demokrasi

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung upaya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri  yang tengah menggencarkan KTP Digital atau Kartu Identitas Digital (KID)

Digitalisasi KTP  sebagai Kartu Identitas Digital (KID) bagi penduduk merupakan bagian dari langkah inovatif Kementrian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil dan perlu didukung untuk perbaikan dan penyempurnaan identitas penduduk, kata Guspardi Selasa (28/2/2023).

Kartu Identitas Digital (IKD) bisa digunakan pada perangkat ponsel adalah sesuatu yang bagus dan menyelaraskan dengan perkembangan zaman dan tekhnologi. Namun migrasi ke KTP digital harus di lakukan secara paralel dan bertahap.  Karena  KTP Digital ini tidak serta-merta menggantikan KTP elektronik. Pemerintah tak akan meniadakan layanan konvensional karena belum seluruh wilayah di Indonesia terkoneksi dengan jaringan internet, ujar Politisi PAN itu.

Legislator dapil Sumatera Barat 2 ini menyarankan Ditjen Dukcapil Kemendagri agar melakukan inovasi terhadap fungsi KTP Digital. Seperti, di beberapa negara di luar negeri, KTP Digital disamping sebagai identitas penduduk juga dapat difungsikan sebagai SIM,  tersingkronisasi dengan dokumen perjalanan (Paspor), dokumen perpajakan dan bisa juga  digunakan untuk transaksi perbankan serta keperluan lainnya.

Jika hanya mengubah KTP fisik ke digital tanpa disertai inovasi dengan pengembangan fungsinya, itu ibaratnya seperti bekerja setengah-setengah. KTP Digital mestinya dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dan mempunyai fungsi yang beragam sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman

Dan yang tak kalah penting adalah mitigasi resiko terhadap keamanan data penduduk yang tererkam dalam KTP Digital guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengalaman penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di saat Pandemi Covid -19 dan maraknya pencurian data lembaga pemerintah yang diretas oleh hacker harus menjadi pelajaran berharga dan  perhatian serius Pemerintah.  Bagaimana keamanan data KTP Digital ini diperhatikan dengan cermat dan teliti,  harap Pak Gaus ini.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Kemendagri bersama Kominfo dan lembaga terkait lainnya untuk memproteksi dan memitigasi resiko terhadap kemanan data penduduk. Kemudian  penting dilakukan  sosialisasi kepada  masyarakat secara massif dengan berkoordinasi dengan Pemda di diseluruh Indonesia.

Selanjutnya mesti juga di berikan edukasi kepada lembaga swasta terhadap pengamanan data KTP Digital. Seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, operator selular dan penyedia jasa perdagangan online (e-comerce) dan lembaga pemerintah lainnya.

“Perlindungan dan keamanan maksimal  data pribadi masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi disamping perlunya peningkatan fungsi KTP Digital yang lebih inovatif dengan beragam fungsi (multi fungsi), sehingga lebih mempermudah  masyarakat dalam berbagai keperluan,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Dahlian Persadha sepakat kebijakan KTP digital dilakukan bertahap, mengingat infrastruktur internet di Indonesia belum merata. Pemerintah juga perlu memikirkan solusi lantaran belum semua orang Indonesia punya gawai.

Previous articleMinta Honorer Dipertahankan, DPD:  Definisi ASN Perlu Diperluas
Next articleBapanas Jual Harga Gabah Murah, NasDem: Petani tidak boleh Dirugikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here