Buka Rapat Dirut BPD, Ini Harapan Sri Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X //Foto: Humas Prov DIY

Yogyakarta, PONTAS.ID – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap terwujudnya optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendukung  pembangunan daerah melalui pergerakan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil.

Harapan ini disampaikan Sri Sultan saat membuka agenda Rapat Kerja Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, yang dilaksanakan di Yogyakarta, Sabtu (22/10/2022).

Sebagai pemilik BUMD, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban memenuhi modal inti minimum bank. “Selain daripada itu, terkait dengan ketentuan pemisahan atau spin off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, kami menyerahkan semua ketentuannya kepada pihak regulator dan pembuat kebijakan, termasuk DPR-RI,” terang Sri Sultan.

Atas berbagai pertimbangan, Pemda DIY menyarankan adanya relaksasi ketentuan, diiringi upaya BPD se-Indonesia untuk melakukan  assessment  terhadap indikator total aset, modal inti, dan tingkat kesehatan bank sebagai syarat spin off.

“Kita harus menyadari, bahwa kekuatan finansial setiap Pemerintah Daerah pastilah berbeda, di satu sisi, ada Pemda yang mempunyai kemampuan lebih, namun di sisi lain, masih banyak pula Pemda yang kesulitan meningkatkan setoran modalnya di BPD,” tutur Sri Sultan.

Tantangan Permodalan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Supriyatno, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng, mengungkapkan, total aset BPD se-Indonesia mencapai Rp880 triliun dan tumbuh 9,3% (berdasarkan indikator keuangan BPD hingga Juli  2022) sehingga menempatkan BPD sebagai bank atau kumpulan bank terbesar ke-5 di antara bank-bank di Indonesia.

Kedua, penghimpunan dana pihak ketiga telah mencapai Rp76 triliun dan tumbuh 9,2%. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada BPD semakin meningkat.

Kemudian, Supriyatno menyampakan kinerja penyaluran kredit BPD se-Indonesia telah mencapai Rp539 triliun dan tumbuh sekitar 8,1% dengan risiko kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,45%, di bawah bank umum sebesar 2,9%, “Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perkreditan BPD tergolong lancar dan terjaga dengan baik,” terangnya.

Atas semua capaian yang diperoleh, BPD juga menghadapi beberapa tantangan di antaranya terkait dengan permodalan. “Masih terdapat 14 BPD yang mengalami keterbatasan permodalan, khususnya di dalam pemenuhan modal inti minimal Rp3 triliun, yang paling lambat harus dipenuhi Desember 2024,” tutupnya.

Daya Saing
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, BPD sebagai regional champion  diharapkan akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada perekonomian di daerah masing-masing. BPD merupakan salah satu contoh bank dengan permodalan yang sangat baik.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Ediana Rae mengakui sedang melakukan perumusan yang diharapkan bisa menjawab berbagai persolan yang sedang dihadapi oleh BPD se-Indonesia, “Termasuk perbedaan kapasitas APBD di masing-masing daerah,” jelasnya.

Dengan skema Kegiatan Usaha Bersama (KUB) kata Dian, diharapkan pada akhir tahun ini seluruh BPD se-Indonesia sudah dapat mencapai modal inti minimal Rp3 triliun.

Secara keseluruhan BPD juga harus meningkatkan daya saingnya dalam segala hal, termasuk penggunaan IT, teknologi dan lain sebagainya termasuk ketahanan siber. “Kita akan upayakan dapat dilakukan secara bersama-sama agar tercapai efisiensi,” jelas Dian.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Fajar Virgyawan Cahya

Previous articleForum MPR Dunia Sebagai Bentuk Dukungan Presidensi Indonesia dalam G20
Next articlePeringati Hari Santri Nasional, Bupati Banjar Sampaikan Amanat Menteri Agama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here