Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin menyatakan akan mendukung setiap agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat di sektor riil.
Hal ini disampaikan senator asal Bengkulu itu saat menerima kunjungan wakil Bupati Bengkulu Selatan (BS) H. Rifai Tajuddin di kediamannya pada Rabu (9/2/2022).
“Adalah kewajiban moral politik kami sebagai wakil daerah untuk turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap agenda pembangunan daerah. Kami selalu membuka diri dan berusaha memberikan masukan dan dukungan sejauh yang kami mampu kepada pemerintah daerah”, ungkap Sultan.
Selanjutnya, Sultan menjelaskan bahwa Bengkulu Selatan menjadi salah satu daerah yang sangat potensial di sektor pertanian dan perikanan, terutama pada sub sektor peternakan sapi, palawija, dan perkebunan. Hanya saja harus diakui bahwa ketersediaan infrastruktur pertanian masih belum memadai, terutama waduk dan irigasi yang masih terbatas.
“Pak wakil bupati menginginkan agar Bengkulu Selatan memiliki ketahanan pangan yang kuat bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan bisa menjadi sentra Industri pangan bagi provinsi Bengkulu. Saya kira ini gagasan yang sangat penting dan strategis. Kami selalu mendukung terobosan program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat daerah secara terintegrasi”, ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Di era digital, kata Sultan, inovasi sangat penting untuk diperhatikan. UMKM di daerah harus dibekali dengan pengetahuan produksi, manajemen keuangan dan marketing digital. Sehingga nilai tambah komoditas akan semakin tinggi dengan biaya produksi yang rendah.
Selain itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajuddin mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kesediaan Pak Sultan yang bersedia menerima kunjungan kami dan memberikan masukan juga arahan yang sangat penting bagi daerah.
“Bahwa benar, hari ini kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bengkulu Selatan (BS) banyak menitipkan aspirasi kepada Beliau (Sultan), salah satunya adalah terkait keberadaan pelayanan uji Kir kendaraan bermotor”, terangnya.
Mengingat selama ini, jelas Rifai, Pemkab BS melalui Dinas Perhubungan (Dishub) BS terkendala belum ada alat uji KIR sendiri, sehingga setiap kali melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor selalu meminta bantuan alat pengujian KIR di kabupaten Seluma.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
