9 Tahun Sikat Uang Negara, Jaksa Seret Eks Gubernur Sumsel ke Penjara

Jakarta, PONTAS.ID – Eks Gubernur Sumatera Selatan, AN yang juga Anggota DPR RI diseret ke dalam tahanan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, AN saat menjabat Gubernur diduga melakukan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

“Bersamaan dengan AN, penyidik juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni MM, selaku Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur Utama PDPDE Sumsel,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021).

Tersangka AN kata Leo, menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan DKLN membentuk PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE-nya untuk mendapatkan gas alokasi bagian negara.

Sedangkan MM ditetapkan sebagai tersangka atas perannya menerima pembayaran yang tidak sah berupa jasa komisi pemasaran dari PT PDPDE Gas.

“Penyidik melakukan penahanan terhadap keduanya selama 20 hari ampai 5 Oktober 2021. Untuk tersangka AN dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK. Untuk tersangka MM dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI,” katanya.

Temuan BPK
Sebelumnya, penyidik juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PDPDE Sumsel CISS dan AYH sebagai tersangka. Dalam perkara ini, AYH juga menjabat sebagai Direktur DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas.

Adapun komposisi kepemilikan saham proyek tersebut adalah 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk DKLN. Dari perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar 30,194 juta dolar AS atau setara Rp.420 miliar.

Nominal itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama 2010-2019. Adapun kerugian lain sebesar 63.750 dolar AS dan Rp.2,1 miliar lebih yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak, menjelaskan, kasus ini terjadi antara 2010-2019.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar 15 MMSCFD berdasarkan keputusan Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan.

Keputusan BP Migas  menunjuk BUMD PDPDE Sumsel sebagai pembeli gas Bumi bagian negara itu. Akan tetapi dengan dalil PDPDE tidak punya pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa membentuk perusahaan patungan PT PDPDE Gas

Komposisi kepemilikan saham PDPDE Gas, 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

Dalam kasus ini, AN dan MM dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Ahmad Rahmansyah
Editor: Fajar Virgyawan Cahya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here