DPR Minta Pemerintah Selamatkan Garuda dari Kebangkrutan

Faisol Riza bersama Eko Cahyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi
Faisol Riza bersama Eko Cahyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, jika ingin menyelamatkan Garuda, maka pemerintah dan manajemen tersebut harus lebih terbuka dan bertindak cepat dalam menentukan pilihannya.

Hal itu guna menyelamatkan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang transportasi udara nasional. Adapun sikap demikian untuk menghindari kemerosotan kinerja keuangan yang lebih parah.

“Garuda harus terbuka dan cepat mengambil pilihan yang ada seperti renegosiasi dengan pihak leasing pesawat (leasor),” kata Faisol Riza dalam diskusi di Media Center Parlemen, yang dihadiri pengamat penerbangan Hendra Soemanto dan praktisi media Eko Cahyono, bertajuk “Garuda Indonesia Anjlok, Bagaimana Upaya Penyelamatan BUMN di Era Pandemi?” ,Kamis (17/6/2021).

Faisol bilang, perusahaan plat merah tersebut bisa mengurangi beban utangnya melalui proses negoisasi. Likuidasi bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dialami Garuda. Masih banyak badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki masalah lebih besar dari Garuda, namun tidak sampai dilikuidasi.

Oleh karena itu, politisi PKB ini meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan karena tanpa harus dilikuidasi. Sebagai national flag carrier, nilai penyelamatan yang diajukan Garuda termasuk kecil. Hanya saja Fasiol mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan maskapai milik pemerintah tersebut.

“Terlalu gampang untuk menyelesaikan masalah Garuda hanya dengan likuidasi. Sementara itu, banyak BUMN yang bermasalah, rugi, dan efeknya besar tapi enggak dilikuidasi. Kok Garuda mau dilikuidasi,” tegas Faisol.

Dirinya setuju dengan rencana Kementerian BUMN untuk mengurangi beban operasional Garuda dengan memangkas jumlah komisaris menjadi tinggal dua atau tiga orang

Meski demikian, upaya itu saja dianggapnya tidaklah cukup. Dia menegaskan, Garuda perlu merancang skema penyelesaian masalah yang pasti, cepat dan transparan seperti mengurangi pengeluaran-pengeluaran tetap (fixed cost).

“Saya kira kita memerlukan gambaran dan skema yang lebih pasti karena ada fixed cost yang banyak sekali dan membebani,” urainya.

Lanjutnya, hingga sekarang, skema penyelamatan Garuda sama sekali belum dibahas oleh anggota dewan meski Komisi VI telah dua kali memanggil direksi Garuda untuk rapat dengar pendapat di Senayan.

Sementara itu, Praktisi media Eko Cahyono menilai Garuda perlu mejelaskan ke publik terkait persoalan yang tengah dihadapinya. Sikap itu agar berbagai persoalan yang menyelimuti perusahaan itu bisa diselesaikan dengan cepat.

Ia setuju selain dilakukan perampingan manajemen Garuda, perlu dibangun citra New Garuda (Garuda Baru) untuk memulihkan kepercayaan para pemegang saham.

Pria yang masih aktid berkarir di Presroom DPR sebagai jurnalis ini mengatakan, skema pemulihannya sangat bergantung pada Kemnterian Keuangan, bukan hanya pada Kemenneg BUMN saja.

Meski demikian, dalam kondisi saat ini, tidak mudah bagi Perusahaan Transportasi Udara tersebut untuk bangkit karena pandemi Covid-19 masih mendera industri penerbangan dunia termasuk Garuda Indonesia.

“Saat ini, Garuda Indonesia tengah menanggung utang Rp70 triliun. Utang perusahaan disebut-sebut terus bertambah hingga Rp1 triliun setiap bulan akibat tunggakan pembayaran sewa pesawat kepada lessor dan biaya operasional lainnya,” tandas Eko.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here