Presiden Jokowi Didesak Untuk Loby Raja Salman soal Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad

Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Jokowi harus turun tangan untuk melakukan negosiasi langsung dengan Kerajaan Arab Saudi guna memastikan keberangkatan calon jemaah haji (CJH) tahun 1442 H/2021 M, mengingat jadwal pelaksanaan ibadah haji semakin dekat.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR Fraksi Demokrat Achmad. Achmad mengatakan untuk mendapatkan kepastian keberangkatan Jemaah Calon Haji tersebut dengan kondisi pendemi sekarang ini, hanya bisa dilakukan langsung oleh kedua kepala negara tersebut.

“Komisi VIII mendesak Presiden Jokowi harus meloby langsung Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman untuk memastikan masalah keberangkatan Jemaah Calon Haji ini tidak hanya cukup antara mentri agama RI dg mentri urusan haji dan waqaf kerajaan Arab Saudi tapi harus presiden langsung yang turun tangan” kata Achmad kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

Achmad menilai, bahwa diplomasi yang terbilang lemah itu menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa , termasuk kunjungan bagi tim Panja Haji DPR RI bersama pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di Tanah Suci.

Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.

“Ini kan menyangkut harga diri bangsa kita juga. Indonesia sebagai negara yg terbesar penduduk muslimnya didunia dan juga jemaah calon haji terbesar di dunia. Jadi sudah seharusnya kita di prioritaskan,” tambahnya.

Politisi asal Riau itu menegaskan, pemerintah harus memastikan nasib CJH Pasalnya, sudah setahun mereka batal berangkat menunaikan ibadah haji.

“Pemerintah harus fokus dalam mengurus ini. Bapak presiden harus turun langsung dan memastikan nasib mereka ini,” sambungnya.

Terkait kondisi pandemi Covid-19, ia mengusulkan kemungkinan calon jemaah haji yang tak memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 karena beberapa faktor bisa dibina terlebih dahulu.

“Intinya DPR akan mendesak terus upaya pemerintah untuk memberangkatkan dan Komisi VIII juga akan terus mengawal ini,” pungkasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Rahmat Mauliady

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here