MAKI Siapkan Praperadilan SP3 Kasus BLBI, KPK: Kami Hargai

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai langkah hukum yang akan ditempuh berbagai pihak pasca terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh badan anti rasuah itu.

Pernyataan ini dilontarkan KPK salah satunya untuk merespon rencana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang akan melakukan gugatan praperadilan atas SP3 dalam kasus yang menjerat tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

“KPK hargai upaya yang akan dilakukan oleh sejumlah pihak di antaranya MAKI tersebut karena memang ketentuan hukumnya mengatur demikian,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri kepada PONTAS.id, melalui aplikasi perepesanan WhatsApp, Minggu (4/4/2021).

Ali sekaligus menegaskan pihaknya telah berupaya maksimal dalam penanganan perkara tersebut. Salah satunya, KPK menurutnya sempat mengajukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK), namun ditolak oleh MA.

KPK juga sempat meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana merespons putusan kasasi Syafruddin. Hasil permintaan pendapat pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK.

“Oleh karena syarat unsur adanya perbuatan penyelenggara negara tidak terpenuhi sedangkan SN dan ISN sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara maka demi kepastian hukum KPK menghentikan penyidikan perkara dimaksud,” jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman akan mengajukan gugatan praperadilan atas SP3 KPK itu sebagai bentuk tanggung jawab dan sumbangsih warga terhadap penanganan korupsi di Indonesia.

Boyamin meminta KPK seharusnya tetap melanjutkan proses penyidikan kasus ini, sebab telah ditemukan beberapa bukti, “SP3 membuat kesempatan untuk membuka borok kasus BLBI menjadi hilang,” kata Boyamin beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, kasus BLBI bermula dari kebijakan saat krisis yang mendera Indonesia pada tahun 1998. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan sejumlah bank dari kebangkrutan. Sayangnya, sejumlah pemilik bank melarikan dana keluar negeri.

Pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Inpres soal jaminan kepastian hukum bagi pada pengutang BLBI, salah satunya Sjamsul Nursalim. Syaratnya, penyitaan sejumlah aset milik obligor.

Dalam prakteknya, ada sejumlah penyimpangan dengan diduga melibatkan pejabat terkait. Namun, Mahkamah Agung (MA) berpendapat lain dan menyebut kasus itu bukan perkara pidana.

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here