DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Perbaiki Kondisi Hutan di Kalimantan

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Pemerintah mencarikan solusi jangka pendek dan panjang untuk memperbaiki kondisi wilayah di Kalimantan yang rusak.

Pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan hal lainnya agar wilayah Kalimantan dapat dipertahankan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting dalam perubahan iklim dunia.

“Melihat bencana yang terjadi berupa kebakaran hutan dan banjir besar di Kalimantan Selatan merupakan tanda adanya perubahan dramatis di wilayah hutan Kalimantan,”  katanya dalam siaran pers, Minggu (31/1/2021).

Politisi Golkar itu menjelaskan Indonesia dan salah satunya adalah Kalimantan sebagai paru-paru dunia telah memberikan manfaat nilai ekonomi karbon (NEK) (berupa kompensasi negara industri sebagai penghasil karbon kepada pemilik hutan/penyerap karbon) berupa kucuran kredit untuk periode 2016-2017 dari Pemerintah Norwegia kepada Indonesia berdasarkan Perjanjian Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)  pada 2010 antara Indonesia dan Norwegia tentang perlindungan lingkungan untuk menekan emisi gas karbon (GRK) akibat dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia serta ikutnya Indonesia dalam Pakta Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat.

“Dalam mengantisipasi adanya perubahan iklim yang ekstrem dan daerah-daerah yang rawan bencana Pemerintah bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) harus dapat mengindentifikasi wilayah-wilayah di Kalimantan yang rawan terjadi bencana, khususnya ketika terjadi cuaca perubahan iklim yang ekstrem, sehingga antisipasi dini dapat dilakukan,” tegasnya.

Terakhir, Azis mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan agar tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat menyebabkan sumber daya alam melebihi daya dukung dan daya tampungnya.

“Pemerintah harus memperhatikan pentingnya konservasi lahan dan hutan bagi pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleDituding Legalkan Cantrang, Menteri Trenggono: Belum Diberlakukan!
Next articleBamsoet Lepas Ekspor Buah Manggis ke Tiongkok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here