Buka-bukaan soal Ekspor Benur, Ini Kata Hashim Djojohadikusumo

Hashim Djojohadikusumo berbicara kepada wartawan terkait kasus ekspor benih lobster, di Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020)

Jakarta, PONTAS.ID – Hashim Sujono Djojohadikusumo menengarai ada motif politik di balik tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan kasus ekspor benih lobster atau benur.

Sebab, dalam perkembangan kasus ini dinilai menyeret-nyeret nama dirinya dan kakaknya, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.

“Saya maupun Prabowo tak ada kaitan dengan izin ekspor benih lobster tersebut. Saya merasa ada politik tertentu, untuk jatuhkan nama keluarga kami,” kata Hashim dalam jumpa pers, di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

Selain dirugikan akibat tindakan Edhy Prabowo, Hashim juga mengaku menjadi korban pemberitaan yang kerap mengait-ngaitkan dirinya dan keluarga dalam kasus ini. “Kami merasa dizalimi. Dan terus terang saja saya menduga ada motivasi politik tertentu,” ujarnya.

Hashim mengatakan telah berbisnis sejak lama dan mengklaim tak pernah berlaku curang. Menurutnya, bisnis yang dirinya lakukan sepenuhnya bersih, mulai dari izim hingga ekspor-impor.

“Kami sudah lama berbisnis tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi langgar aturan yang berlaku,” katanya.

Hashim juga mengaku sempat mendorong Edhy Prabowo untuk membuka keran ekspor benur sebesar-besarnya agar tidak menimbulkan praktik monopoli.

“Saksi hidup banyak di belakang saya. Saya bilang, ‘Ed buka saja sampai 100’ karena Prabowo tidak mau monopoli dan saya tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli,” paparnya.

Siap Hadapi KPK
Hashim juga menegaskan perusahaannya PT Bhima Sakti Mutiara sama sekali tak terkait dengan kasus korupsi benur yang menyeret Edhy, lantaran sampai saat ini, perusahaannya juga belum mendapatkan izin ekspor benur sejak dikeluarkan Edhy.

Hingga saat ini PT Bhima Sakti Mutiara kata Hashim masih perlu memenuhi empat sertifikat yang jadi syarat melakukan ekspor benur. Pertama, surat keterangan telah melakukan pembudidayaan lobster bagi eksportir.

Kedua, sertifikat instalasi karantina ikan. Ketiga, sertifikat cara-cara pembibitan yang baik. Keempat, surat penetapan waktu pengeluaran.

Karena itu ia tak akan menghindar berani jika diminta KPK untuk bersaksi atau memberikan keterangan terkait kasus tersebut. “Tentu, tentu lah. Kalau diundang atau dipanggil kami akan penuhi karena tidak ada masalah,” tuturnya.

Hashim menerangkan perusahaannya telah melakukan bisnis di bidang kelautan sejak 1986 yakni di bidang budidaya mutiara. Baru dalam lima tahun terakhir perusahaannya juga bergerak di budidaya kelautan lain seperti teripang, kepiting dan kerapu.

“Lima tahun yang lalu bisnis mutiara itu mulai mandek. Merugi terus padahal memiliki 214 karyawan di Nusa Tenggara Barat. Timbul ide untuk melakukan diversifikasi di luar mutiara, ada ide untuk teripang, untuk lobster, budidaya seperti kepiting dan sebagainya. Ini kan kelautan,” jelasnya.

Gerus Elektabilitas
Senada, putrinya yang kini tengah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo juga menduga ada motif politik di balik kejadian ini.

“Mungkin ada konotasi politik kami dijadikan sasaran terus dan yang tidak fair kawan media banyak yang justru dukung dengan sebarkan tuduhan itu,” ujarnya.

Sara bahkan menyebut kejadian ini bisa menggerus elektabilitasnya sebagai calon kandidat wakil wali kota di Pilkada Tangerang Selatan, di mana pemungutan suara akan berlangsung kurang dari seminggu.

“Kalau dikaitkan Pilkada itu jadi makanan umum dan gerus elektabilitas, enggak perlu ditanya itu logikanya,” katanya.

Murni Korupsi
Sebagai informasi, Edhy ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin ekspor benih lobster oleh KPK bersama enam orang lainnya dalam kasus korupsi pengiriman benur melalui satu perusahaan yang ditunjuk eks Menteri KKP itu.

Politikus Gerindra itu diduga menerima uang Rp.9,8 miliar dan diduga telah digunakan Edhy untuk membeli sejumlah barang saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Ketua KPK Firli Bahuri, pada 28 November 2020 sempat membantah penangkapan yang dilakukanKPK terhadap Edhy Prabowo berkaitan dengan politik.

Firli mengatakan perkara korupsi Edhy Prabowo merupakan kasus yang sifatnya perseorangan. Sekalipun, kata dia, yang terjerat dari pengurus partai politik.

Firli menjelaskan seseorang yang terlibat dalam tindak pidana akan dilihat pemenuhan unsurnya berdasarkan konsep hukum. Menurut Firli, tidak ada peristiwa pidana yang terjadi tanpa adanya perbuatan, begitu juga sebaliknya.

Penulis: Ahmad Rahmansyah /Suwarto
Editor: Rahmat Mauliady

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here