Kartu Prakerja Dihentikan, DPR: Banyak Resistensi di Masyarakat

Intan Fauzi
Intan Fauzi

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi mempertanyakan program Kartu Prakerja yang digadang-gadang menjadi solusi masalah pengangguran di Indonesia. Pasalnya, ia meragukan kapasitas program bernilai Rp 20 triliun ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Kami mempertanyakan program pemerintah melalui kartu prakerja ini. Karena menurut kami seyogyanya pemerintah yang tahu apakah program ini pantas ditunda atau memang disetop. Apalagi memang banyak resistensi di masyarakat,” kata Intan di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Resistensi atau pertentangan yang dimaksud Intan yakni apakah program kartu prakerja ini betul-betul bisa menyerap tenaga kerja baru melalui ilmu baru secara online, atau memang hanya karena keinginan masyarakat yang diiming-imingi akan mendapat insentif senilai Rp600.000 jika sudah terpilih dan ikut pelatihannya.

“Masalahnya dari informasi tersebut, sudah banyak mendaftar kartu prakerja itu hampir 8,4 juta jiwa, tapi apakah betul mereka yang terdaftar itu memang hilang pekerjaan akibat PHK atau hanya sekedar mau mendapatkan insentif saja dengan cara mencari ilmu via online?,” ujarnya mempertanyakan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, jika mereka sudah mendaftar kemudian diterima dalam program kartu prakerja lalu apakah pemerintah tidak memikirkan berapa anggaran dikeluarkan untuk program itu.

Karena menurutnya untuk mendapatkan ilmu secara online sudah banyak terbuka dimana-mana, gratis dan malahan setiap orang bisa belajar dari platfrom manapun misal Youtube atau malahan seminar online sudah ada melalui aplikasi zoom dan sebagainya semua secara gratis.

“Sehingga bandinganya kalau kemudian pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk mengalokasikan kartu prakerja sangat mubazir,” terangnya.

Selain itu legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat ini mengatakan, disaat masyarakat dalam keadaan sulit seperti ini yang dibutuhkan mereka adalah insentif berupa uang tunai pastinya agar mereka bisa mempergunakan itu untuk berbelanja sekaligus bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja yang disediakan oleh mitra Kartu Prakerja dalam surat Nomor S-148/Dir-Eks/06/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari pada 30 Juni 2020.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Idul HM

Previous articleDPR Soroti Beban Bank Indonesia dalam Skema Burden Sharing
Next articleKomisi IV Sebut Ekspor Benih Lobster Tak Berpihak pada Nelayan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here