Komisi IX Bakal Bentuk Pansus BPJS

Anshori Siregar, dan Saleh Daulay dalam sebuah diskusi
Anshori Siregar, dan Saleh Daulay dalam sebuah diskusi

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi IX DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) BPJS, agar menemukan solusi terbaik bagi masyarakat maupun pemerintah sendiri.

Untuk sementara ini, DPR minta BPJS Kesehatan menyelesaiakan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai.

“Kewenangan menaikkan iuran BPJS ada di pemerintah melalui Perpres, dan Menkeu RI Sri Mulyani sudah memastikan kenaikan itu. Sesungguhnya rencana kenaikan itu sejak 3,5 tahun lalu, tapi tak juga naik, dan baru dinaikkan saat ini hingga 100 persen, sehingga mengejutkan,” tegas Anggota Komisi IX DPR FPAN Saleh Partaonan Daulay dalam forum legislasi ‘Bagaimana Solusi Perpres BPJS’? bersama Wakil Ketua Komisi IX FPKS DPR RI, Anshori Siregar, aktuaris dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019, Angger P. Yuwono, dan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), Hery Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya jika peserta BPJS itu ada tiga jenis; Mandiri, Penerima Bantun Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Jika PBPU keberatan mereka ini bisa masuk ke kelompok penerima iuram dari APBN dan APBD yang jumlahnya 96,8 juta orang. Peserta PBI ini bukan orang miskin, sebab yang miskin hanya 12 juta orang,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Anshori Siregar, menilai, penaikan iuran BPJS Kesehatan akan mencekik masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi peserta kelas III.

“Jangan sampai program unggulan pemerintah ini tercederai oleh masyarakat bawah yang tidak bisa bayar,”ujarnya.

Anshori menuturkan, penaikan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk menutup defisit. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mencari cara lain guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Pemerintah harus cari jalan mencari cara untuk gratiskan yang tidak mampu. Walaupun kita apresiasi Menteri Kesehatan Terawan masih mencari jalan berkeliling ke stakeholder yang lain untuk cari subsidi bagi kelas III mandiri,” pungkasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Hendrik JS

Previous articleDPR Minta Polisi Hentikan Pengguna Grab Skuter di Jalur Protokol
Next articleKementerian ESDM Serahkan Bantuan 300 Unit PJU-TS kepada Pemkab Sergai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here