Menko Perekonomian Minta Kementerian Serap Cangkul Buatan Lokal

Cangkul Import
Cangkul Import

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kementerian menyerap cangkul buatan dalam negeri.

Pengadaan cangkul bisa dilakukan untuk setiap proyek yang membutuhkan alat untuk menggali tersebut.

Hal itu disamapaikan Airlangga saat ditanya wartawan soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyentil masih adanya impor cangkul.

“Yang diperlukan adalah seperti disampaikan Pak Presiden, kementerian yang bisa menyerap cangkul (buatan Indonesia),” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Saat ini Airlangga menyebut kalau produksi cangkul dalam negeri yang terserap sudah sekitar 500.000 item. Namun ia tidak menyebutkan detail tahun atau produksi cangkul nasional.

Kampanye Produk dalam Negeri

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita akan mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi impor barang-barang tertentu. Hal tersebut diungkapkan Agus saat menanggapi kritikan Presiden atas pengadaan pacul (cangkul) oleh Kementerian/Lembaga yang diimpor dari luar negeri.

“Kami dorong untuk mengkampanyekan produk-produk dalam negeri agar bisa diprioritaskan dalam belanja-belanja, baik belanja modal maupun barang,” ujar Agus di Jakarta.

Agus menyakini produk dalam negeri mempunyai kualitas baik yang tidak kalah bagus dengan barang asal luar negeri sehingga impor tidak lagi diperlukan. Namun, saat ini belum ada kesadaran dari pengguna barang untuk menggunakan produk lokal.

“Kita juga harus memunculkan kesadaran dari off taker, dari pengguna, baik itu industri maupun Kementerian Lembaga, bahwa produksi dalam negeri juga sudah siap,” ujarnya.

Terkait pengadaan pacul, Agus menyakini kebutuhan produk tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri karena pasokannya telah memadai. Ia mendapatkan informasi bahwa pasokan cangkul buatan anak negeri sekitar 500 ribu.

“Jadi kalau mengenai supply tidak ada masalah. Paling penting kesadaran dari mereka yang mau menggunakan pacul,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri ketimbang barang impor.

Apalagi, jika memang industri dalam negeri bisa memproduksi barang tersebut, Jokowi meminta jangan sampai barang impor justru lebih diprioritaskan.

“Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

Penulis: Luki Herdian

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here