Pansus DPR Siap Bahas Hasil Kajian Pemerintah soal Pemindahan Ibu Kota

Zainuddin Amali bersama Yayat Supriatna dan Rudy Supriadi Prawiradinata dalam sebuah diskusi
Zainuddin Amali bersama Yayat Supriatna dan Rudy Supriadi Prawiradinata dalam sebuah diskusi

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibukota DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan hasil kajian pemerintah soal pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kalim), segera dibahas oleh Pansus. Pembahasan itu, guna menyikapi surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI.

“Menyikapi surat dari Presiden, pada rapat di Bamus (Badan Musyawarah) dan kemudian hasilnya disampaikan ke rapat paripurna, disepakati dibentuk Pansus Pemindahan Ibukota,” kata Zainuddin Amali pada sebuah diskusi bertajuk “Efektifkah Rumusan Pemindahan Ibukota Dikebut Sabtu, Minggu?” di Media Center Kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2019).

Selain Zainuddin Amali hadir juga Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata dan Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna.

Amali melanjutkan, dalam penetapan Pansus Pemindahan Ibukota, pada Rapat Paripurna, Selasa (17/9/2019) lalu, jumlah anggota Pansus seperti pansus lainnya yakni sekitar 30 orang dari semua fraksi. Tapi, kata dia, waktu kerjanya sangat singkat hanya tujuh hari.

“Hasil pembahasan dari pansus ini sudah harus disampaikan paling lambat pada 30 September, yakni pada hari terakhir masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019,” tambah dia.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dalam sepekan pansus akan melakukan kerja, yakni mempelajari dan membahas hasil kajian yang dilakukan pemerintah soal pemindahan ibukota negara, yang merupakan lampiran dari surat kiriman Presiden ke DPR RI.

“Namun, karena waktu kerjanya sangat singkat, hanya sepekan, maka Pansus akan meminta penjelasan dari kementerian dan lembaga yang terlibat melakukan kajian,” sebut Amali.

Ketua Komisi II DPR RI itu juga menjelaskan, pada pembahasan dalam rapat Pansus, hasil kajian tersebut akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar.

Pertama, terkait dengan pembiayaan, yakni pembiayaan berbagai hal dan pembangunan infrastrukur. Kedua, lokasi dan lingkungan, yakni lingkungan fisik dan non fisik. Ketiga, aparatur beserta produk regulasi yang dibutuhkan.

Ditempat yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata mengatakan apa yang Kementerian PPN/Bappenas kepada DPR itu adalah kajian berbasis tiga lokasi, mengingat pada waktu itu calonnya (Ibukota) ada tiga, yakni Kalsel, Kateng dan Kaltim.

“Dan pada waktu itu Presiden belum memutuskan yang mana. Jadi yang kami serahkan ke DPR itu adalah kajian untuk 3 lokasi dimana Presiden memutuskan untuk di Kaltim,” ujar Rudy.

Namun pemerintah, lanjut Rudy rencananya sampai di 2019 akhir ini akan mendalami lagi, di lokasi yang akan dipilih di spesifik di Kaltim itu. Sekarang ini, pemerintah sudah melakukan survei.

“Dan untuk untuk survei-survei itu ATR BPN sudah berkoordinasi dengan KLHK untuk memastikan petanya seperti apa. Tetapi peta dasarnya disiapkan oleh BIG, dan itu nanti insyaallah akan selesai di Oktober ini,” tutupnya.

Bentuk Lembaga Terpadu

Masih Ditempat sama, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga terpadu yang menjadi pusat informasi terkait proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Pemerintah harus transparan dan bersinergi dalam menyampaikan informasi perkembangan pemindahan ibu kota negara, sehingga informasinya sama di antara kementerian dan lembaga,” kata Yayat.

Menurut Yayat, sampai saat ini banyak orang tidak dapat melihat detail kajian dan informasi soal usulan pemindahan ibu kota yang disampaikan pemerintahan Presiden Jokowi.

Keterbukaan informasi itu sangat penting, sehingga masyarakat dapat informasi yang sama dari kementerian dan lembaga,” katanya. Apalagi, DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota membahas usulan pemerintah itu sangat singkat, yakni hanya sepekan.

Yayat mengatakan, pemerintah perlu membentuk lembaga terpadu yang menjadi pusat informasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi perkembangan usulan pemindahan ibu kota.

Ia juga mengusulkan antar kementerian dan lembaga harus lebih bersinergi dan menyampaikan informasi yang sama. Dengan membentuk pusat informasi pada kelompok kerja tersebut, maka publik akan mudah mendapat informasi dan informasi terkait pemindahan ibu kota.

Menurut Yayat, saat ini publik kesulitan mengakses informasi soal perkembangan pemindahan ibu kota negara, dan informasi yang diperoleh juga berbeda-beda.

“Para pakar dari perguruan tinggi ingin berkontribusi pada perencanaan pemindahan ibu kota, tapi tidak tahu harus berkoordinasi ke mana,” katanya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

Previous articleLantik Pejabat ESDM dan SKK Migas, Ini Pesan Jonan
Next articleTahun Ini, Hero Supermarket Buka Gerai Baru Pertama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here