Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemberantas K orpsi (KPK) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar segera menunjuk Direktur Utama definitif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menilai, posisi Direktur Utama sebagai pucuk pimpinan perusahaan pelat merah merupakan hal yang penting.
“Saya pikir sebaiknya ya itu emang enggak boleh lama-lama, karena ada orang yang hari ke hari dedicated mikirkan itu,” tutur Saut, di Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Lebih lanjut, Saut menegaskan peran Direktur Utama dalam sebuah perusahaan sangat vital. Terlebih, perusahaan besar sekelas PLN yang harus bertanggung jawab mengatur listrik dari Sabang sampai Merauke.
“Ya sebenarnya fungsi manajemen puncak itu kan banyak ya disana mulai planning, controlling acting. Segala macem itu kan untuk dia bisa kompetitif itu kan ya harus orang-orang yang profesional. Harus ditempatkan secara cepat,” paparnya.
Saut mengaku percaya jika PLN memiliki banyak orang profesional yang bisa mengisi posisi Direktur Utama.
“Kalau soal mencari orang lain lagi. Itu saya pikir PLN itu banyak orang-orang bagus kok,” tuturnya.
“Yang dikhawatirkan jika tidak mendapat informasi yang tepat pelanggan akan menjadi high expectation, terhadap jumlah kompensasinya. Jika itu terjadi khawatirnya pelanggan yang sudah terlanjut berharap tinggi ini akan kembali kecewa saat mengetahui bahwa nilai kompensasinya ternyata tidak sebesar yang diharapkan,” tuntas dia.
Sebagaimana diketahui, posisi Dirut PLN definitif terakhir dipegang oleh Sofyan Basir. Namun, ia mundur karena terlibat kasus dugaan suap di KPK. Saat ini, posisi Dirut dipegang oleh Sripeni Inten Cahyani tapi dengan status hanya Pelaksana Tugas. Sebelumnya, dia merupakan mantan Direktur Utama Indonesia Power.
Penulis: Riana
Editor: Luki H
