Tak Ada Nama Baru untuk Cawagub DKI, Kecuali…

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik.

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik menegaskan bahwa tidak ada nama baru untuk posisi calon wakil gubernur (cawagub) DKI, selain dua nama yang telah diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dua nama tersebut yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, yang sebelumnya telah lolos dalam fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. Mereka berdua tidak akan diganti nama lain, sebagai kandidat cawagub DKI yang diusung Fraksi PKS dan Gerindra.

“Enggak dong (tidak ada nama baru), ini kan sudah kita (PKS dan Gerindra) usulin. Masak belum dilakukan (pemilihan) sudah ganti nama. Apa salahnya dua orang itu?” kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Dia pun menegaskan, bahwa anggota DPRD DKI wajib memilih satu dari dua nama tersebut, dalam rapat paripurna yang nanti akan digelar. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, agar nama yang terpilih dalam paripurna itu dinyatakan sah, yakni kuorum peserta rapat.

“Bahwa memang DPRD ini wajib memilih satu di antara dua yang diusulkan oleh partai pengusung, milihnya di forum paripurna. Paripurna ada syarat, mesti hadir 3/4 itu yang kuorum. Kalau enggak kuorum bisa dipilih apa enggak? Ya enggak bisa,” ujarnya.

Jika setelah 2 kali diadakan paripurna peserta rapat tidak juga mencapai kuorum, Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini menuturkan, bahwa ada kemungkinan dua nama kandidat cawagub DKI tersebut diganti.

“Gantinya kepada siapa? Partai pengusung juga. Partai pengusungnya kan Gerindra dan PKS, tapi Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya pada PKS, yah ke PKS lagi,” tutur dia.

Namun demikian, dia berharap hal tersebut tidak terjadi. Untuk saat ini, DPRD DKI tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membuat tata tertib dan panitia pemilihan (panlih) untuk teknisnya, sebelum menggelar paripurna pemilihan cawagub DKI tersebut.

“Kami ikuti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka kami buat pansus. Biasanya anggota pansus itu sudah diatur dalam tata tertib kita dalam masing-masing fraksi,” tutup Taufik.

Penulis: Risman Septian
Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here