Peluncuran Buku Ahmadiyah Ricuh, SETARA Desak Kang Emil Cabut Pergub

Direktur Riset SETARA Institute, Halili

Jakarta, PONTAS.ID – Direktur Riset SETARA Institute, Halili, kembali menegaskan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3/2018 dan Pergub Jawa Barat Nomor 12/2011 telah memicu terjadinya intoleransi dan pelanggaran hak-hak warga Ahmadiyah sebagai warga negara.

Hal ini dilontarkan Halili menyusul aksi pembubaran oleh sekelompok massa terhadap kegiatan peluncuran buku Haqiqatul Wahyi yang diselenggarakan oleh Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Masjid Mubarak, Bandung, Jawa Barat (Sabtu, 4/1/2019).

“Panitia memilih untuk ‘mengalah’ dengan cara membubarkan diri sebelum keseluruhan acara tuntas diselenggarakan,” kata Halili melalui keterangan resminya yang diterima PONTAS.id, Minggu (6/1/2019).

Halili mengatakan, aksi pembubaran kegiatan tersebut merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga JAI atas kemerdekaan beragama, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kesemuanya dijamin oleh UUD NRI tahun 1945, UU No 39/1999 tentang HAM, dan UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Meski demikian, pihaknya, lanjut Halili, menilai aparat keamanan sudah melakukan pengamanan cukup profesional terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan menerjunkan ratusan aparat gabungan kepolisian dan TNI untuk mengamankan acara dari gangguan puluhan massa yang mengklaim mewakili 27 Ormas di Bandung.

Dia pun meminta, Pemerintah Kota Bandung ke depan hendaknya mengambil prakarsa dan standing position yang lebih kondusif bagi perlindungan hak-hak jemaat Ahmadiyah sesuai dengan jaminan konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia.

Walikota kata Halili, seharusnya memposisikan diri sebagai pelindung hak seluruh warga, terutama minoritas yang rentan dikorbankan dalam relasi dengan kelompok-kelompok intoleran yang kerapkali mengatasnamakan mayoritas.

“Dalam peristiwa yang terjadi kemarin, Pemerintah Kota sempat menganjurkan agar acara peluncuran buku tersebut ditunda,” imbuhnya.

Dampak Buruk SKB
Halili juga mementahkan klaim yang mengatakan pembubaran tersebut tidak melanggar HAM, dengan dalih hanya menegakkan hukum yang diatur dalam SKB 3 Menteri No 3/2008 dan Pergub Jawa Barat No 12/2011.

SETARA Institute kata Halili mendorong Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, hendaknya mengambil langkah-langkah progresif untuk mencabut SKB tersebut

“Misalnya dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak buruk SKB dalam bentuk intoleransi, eksklusi sosial, persekusi, dan pelanggaran hak yang dialami oleh JAI sebagai warga negara dalam satu dekade terakhir,” terang dia.

Dengan terjadinya peristiwa pembuabaran ini, SETARA Institute mendesak Gubernur Jawa Barat yang baru, Ridwan Kamil (Kang Emil), segera melakukan agenda sistematis dan progresif untuk membatalkan Pergub tersebut sebab regeling tersebut tidak saja melanggar hak-hak warga Jawa Barat dari kalangan minoritas Ahmadiyah.

“Namun juga memantik terjadinya segregasi sosial-keagamaan dan memicu gangguan keamanan dan ketertiban di Jawa Barat, dimana sebagian besar gangguan terhadap warga Ahmadiyah terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here