Umumkan Caleg Eks Napi Korupsi, Formappi Dukung KPU

Jakarta, PONTAS.ID – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berencana akan mengumumkan 40 nama mantan narapidana (napi) kasus korupsi, yang ikut berpartisipasi pada Pemilu 2019.

“Saya kira ini terobosan bagus ya. Karena kepentingan KPU disini untuk melindungi hak publik, maka mereka harus mengumumkan nama-nama mantan narapidana korupsi kepada publik,” kata Lucius kepada PONTAS.id, Kamis (8/11/2018).

“Apalagi Pemilu itu pada akhirnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat, maka mestinya hak publik itu jadi acuan pelaksanaan Pemilu,” lanjut Lucius.

Lucius menjelaskan, selama ini terjadi pemilu selalu mengakomodatif pada kepentingan parpol. “Aturan apa saja mesti dibuat agar tidak merugikan parpol,” sesal dia.

Akibatnya proses Pemilu kental dengan nuansa pro kepentingan parpol dan rakyat yang harusnya menjadi pemilik daulat dipinggirkan.

“Pemilu menjadi instrumen yang cenderung manipulatif karena dilakukan semata-mata dalam konteks kepentingan parpol saja,” tegasnya.

Lucius menilai, dengan rencana KPU akan pengumuman mantan napi korupsi ke publik, maka caleg maupun parpol diingatkan bahwa rakyat tidak bisa menolerir nafsu parpol yang masih saja main-main dengan pencegahan korupsi.

“Bahwa koruptor hanya mungkin dihentikan jika rakyat bersatu melawannya. Perlawanan bersama itu memastikan koruptor sebagai musuh bersama. Ada hukuman sosial yang harus diterima sekalipun sanksi hukum sudah dijalani. Diharapkan ini bisa menimbulkan efek jera bagi yang masih punya niat melakukan korupsi,” tandasnya.

Saran KPK

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya mendapat saran dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan calon anggota legislatif (caleg) baik di tingkat DPR, DPRD, serta DPD yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

“Hasil diskusi (pimpinan KPK) memberikan saran kepada KPU untuk mengumumkan kepada publik 40 orang mantan narapidana korupsi yang sekarang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD,” kata Wahyu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Wahyu menyatakan akan membawa saran pimpinan KPK itu dalam rapat pleno KPU. Menurutnya, kemungkinan besar pihaknya akan mengumumkan 40 orang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang menyandang status mantan koruptor serta lama hukumannya.

Keputusan mengumumkan caleg mantan napi kasus korupsi merupakan salah satu upaya pihaknya melindungi hak politik masyarakat dalam memilih wakilnya. KPU, kata Wahyu wajib memberikan informasi yang utuh tentang para caleg yang ikut kompetisi pada Pemilu 2019.

“Jadi itu bagian dari pelayanan KPU untuk menjaga hak politik pemilih dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Wahyu menambahkan pihaknya akan mematangkan secara teknis kerja sama dengan KPK dalam melakukan sosialisasi penolakan politik uang kepada masyarakat. Wahyu menyatakan politik uang adalah salah satu sumber tindak pidana korupsi.

“Kami memanfaatkan waktu kampanye ini untuk melakukan sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat luas terkait dengan gerakan anti politik uang,” kata dia.

Tak Tambah Koruptor

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya berharap hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang tak menambah deretan pelaku korupsi. Sampai saat ini, kata Febri, KPK telah menjerat 69 anggota DPR dan 150 anggota DPRD.

“Tentu kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan pelaku korupsi itu,” kata Febri.

Febri menyebut pihaknya juga mendorong untuk meminimalisir politik uang dalam pesta demokrasi lima tahunan. Menurut Febri, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2019 ini.

“Bagaimana masyarakat memahami bahwa politik uang itu tidak hanya beresiko dalam jangka pendek, bahkan juga beresiko melahirkan pelaku korupsi yang baru nanti setelah mereka menjabat,” ujarnya.

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here