Eksploitasi Anak, Ini Alasan Kubu Jokowi Tak Lapor ke Bawaslu

Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Irfan Pulungan

Jakarta, PONTAS.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin mengadukan peristiwa anak-anak berseragam pramuka yang meneriakkan “2019 Ganti Presiden.”

Peristiwa ini diadukan Direktur Advokasi dan Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Irfan Pulungan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada Kamis (18/10/2018).

“Kami juga meminta KPAI mengusut dugaan pemanfaatan anak untuk politik dengan adanya dugaan doktrin anti Jokowi di SMAN 87 Jakarta,” kata Irfan kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Irfan pun mendesak KPAI agar mengusut tuntas kedua peristiwa tersebut karena diduga sengaja melibatkan anak-anak dalam politik.

“Nanti silakan KPAI melakukan investigasi apakah dua peristiwa itu di mobilisasi untuk kepentingan politik tertentu atau apa. Kami meminta KPAI untuk menelusurinya,” kata Irfan.

Ia meminta agar KPAI lebih cermat dalam memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah supaya tidak disusupi kepentingan poitik dan menjauhi penyebaran narasi kebencian.

“Di kedua peristiwa ini kami yang merasakan dirugikan karena menyangkut kepentingan-kepentingan Jokowi sebagai presiden dan kedua adalah tentang adanya yel-yel 2019 Ganti Presiden,” ucap dia.

Saat ditanya kenapa pihaknya mengadu ke KPAI bukan ke Bawaslu, Irfan mengatakan pihaknya menilai peristiwa video anak berseragam sekolah dengan yel-yel 2019GantiPresiden bukan kegiatan kampanye.

“Kalau kontennya tidak jelas dengan tupoksi Bawaslu pasti ditolak. Karena peristiwa ini sesuai dengan kewenangan dan tupoksi KPAI makanya kami ke KPAI,” pungkasnya.

Ancaman Pidana
Sementara itu, Direktur Tim Advokasi TKN, Jaya Butarbutar mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh KPAI.

Jaya juga meminta seluruh simpatisan dan pendukung capres cawapres agar tidak menggunakan anak sekolah dalam kegiatan politik karena merupakan tindak pidana serta tidak mendidik.

“Tindakan guru atau sekolah yang memfasilitasi anak murid memakai pakaian sekolah dan dilakukan sistematis adalah pidana. Itu tdk dibenarkan Undang-undang,” kata Jaya mengingatkan.

Dalam kesempatan yang sama, Erlinda, mantan komisioner KPAI 2014-2017, mengungkapkan, sebelum masa kampanye, KPAI sudah MoU dengan KPU dan Bawaslu soal peran KPAI yang diatur dalam Pasal 87 UU Perlindungan anak.

“Bahwa eksploitasi anak untuk kepentingan politik ada ancaman hukum maksimal 5 tahun penjara. Jadi ada ranah hukum yang mengancam,” kata Erlinda.

Erlina mengingatkan, kasus eksploitasi anak ini tidak bisa dianggap sepele lantaran dapat mempengaruhi psikologi anak. Erlinda mencontohkan, hal tersebut dapat menimbulkan perkelahian antar teman sekolah gara gara beda pilihan yang secara langsung berakibat buruk pada pendidikan.

“Ada kebencian yang tertanam sejak dini dan bahayanya luar biasa. Ini saya katakan bukan niat menakuti, tapi untuk menyadarkan kita semua bahwa eksploitasi anak itu bisa berbahaya,” kata dia.

Penulis: Stevanny Andriani
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here