Parpol Koalisi Jokowi Pertimbangkan Suara Rakyat soal Maju-mundur Kenaikan BBM

Foto: Ist

Jakarta, PONTAS.ID – Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) premium sempat mencuat sebelum ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Parpol Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin menilai, maju-mundur rencana kenaikan BBM ini disebut semata-mata karena Presiden Joko Widodo sangat mempertimbangkan suara rakyat.

“Presiden Jokowi sangat memperhatikan rakyat, tidak akan mengambil kebijakan untuk memberatkan masyarakat,” kata Wasekjen PKB Daniel Johan, Kamis (11/10/2018).

Daniel menegaskan, Jokowi akan selalu mempertimbangkan masak-masak sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat, termasuk kenaikan Premium. Bagi Daniel, Jokowi adalah presiden yang mendengarkan rakyat.

“Segala kebijakan yang berdampak terhadap rakyat banyak tentu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, dan suara-suara rakyat akan sangat dipertimbangkan. Ini bagian mendengarkan suara masyarakat yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, PDIP menilai maju mundur menaikan harga BBM oleh Presiden bukan perkara elektabilitas 2019.

“Menurutku Pak Jokowi nggak terlalu concern terhadap itu, karena elektabilitasnya 70%,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.

Menurutnya, Jokowi hanya mempertimbangkan dampak fiskal dari kebijakan menaikkan harga BBM. Harga premium tak jadi dinaikkan pada Rabu (10/10) kemarin, dinyatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

“Ini lebih kepada dampak fiskalnya. Menurutku Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) harus diajak ngomong. Menurutku pengumumannya harus ada Bu Sri Mulyani, harus ada Pak Jokowi,” kata Eva.

Dia juga tak sependapat dengan maju-mundurnya rencana kenaikan harga BBM ini membuat situasi menjadi tidak pasti bagi rakyat. Faktanya, BBM jenis premium tak jadi naik. Menurutnya, ini adalah kepastian bagi rakyat.

“Menurutku malah pasti. Ketika (rencana menaikkan BBM jenis premium) ditarik kembali, justru itu menunjukkan kalkulasi pemerintah bahwa premium belum saatnya naik,” kata dia.

Eva menilai penyebab batalnya eksekusi kenaikan harga BBM ini adalah karena Jokowi sedang menjaga citra forum pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (IMF-World Bank Annual Meeting 2018) di Bali.

“Jangan sampai ada image bahwa perhelatan internasional justru ditumpangi untuk pengumuman-pengumuman yang sifatnya struktural,” ujar Eva.

Jokowi masih punya waktu enam bulan untuk membuat kebijakan apapun. Menurut Eva, pemerintah punya banyak opsi termasuk opsi yang dinilai tidak populis. Bisakah Jokowi menaikkan BBM sebelum Pilpres?

“Bisa saja. Kemudian seminggu setelahnya diturunkan. Ya kan kita menang pada posisi untuk menentukan itu. Itu universal lah,” tutur Eva.

Tak Berani

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai Jokowi tak akan berani menaikkan harga BBM jelang Pilpres 2019. Soalnya, itu bakal membuat rakyat marah.

“Saya rasa tidak akan berani (Jokowi menaikkan BBM sebelum Pilpres), nanti rakyat akan marah (bila BBM naik),” kata Viva.

Diketahui, Maju-mundur rencana kenaikan BBM itu diawali dengan informasi bahwa BBM akan naik, diperoleh detikFinance sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (10/10/2018) kemarin. Pukul 17.00 WIB, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan kenaikan harga BBM batal dieksekusi kemarin.

“Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa Madura Bali) menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda,” kata Jonan, Rabu (10/10/2018) kemarin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here