Tak Penuhi TMS 33 Bacaleg Terancam Dicoret

Kantor KPU (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul  akan mencoret 33 bakal caleg dari daftar karena tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkudul Zaenuri Ikhsan mengatakan, selama masa pendaftaran, tercatat 15 partai politik yang mengajukan daftar bakal caleg ke KPU Gunungkidul dengan total 492 nama.

“Setelah diverifikasi datanya, ada 33 bacaleg yang tidak memenuhi  syarat (TMS),” jelasnya.

Penyebab bacaleg tersebut dicoret, menurut Zaenuri Ikhsan, bermacam-macam, yakni mulai dari yang kurang surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kurang ijazah, KTP belum elektronik, ada dugaan sakit jiwa, dan ada partai yang tidak memperbaiki dan berbagai kekurangan lainnya.

Dijelaskan, jika ada partai yang tidak mau menerima hasil verifikasi tersebut, masih diberikan ruang untuk memprotes lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul

Ia menyebutkan ada delapan parpol yang bacaleg diusung semua memenuhi syarat (MS), yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PPP, PAN, Demokrat, dan PKPI.

“Partai lama yang semua berkas bacalegnya MS. Mereka sudah berpengalaman dalam pendaftaran bacaleg,” ujarnya.

Dari nama-nama yang diajukan sebagai bakal caleg itu, terdapat 34  petahana yakni dari PKB ada satu orang, Gerindra ada lima orang, PDIP  ada delapan orang, Golkar ada empat orang, NasDem ada dua orang, PAN ada  empat orang, Hanura ada satu orang, dan Demokrat ada empat orang.

Artinya, katanya, 34 orang dari 45 anggota DPRD Gunungkidul periode 2014-2019 mencalonkan diri kembali sebagai bacaleg.

Sementara dengan keterwakilan perempuan sebagai bacaleg, kata Zaenuri, paling tinggi Partai Gerindra sebanyak 57,17%, PAN sebanyak 48,89%, dan PPP sebanyak 47,37%.

KPU, katanya, mencoret kader laki-laki dalam satu dapil dari Partai Berkarya karena tidak ada keterwakilan perempuan.

Dari Kulonprogo, Badan Pengawas Pemilu setempat mengembalikan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pengurus Partai Persatuan Pembangun atas pencalonan bakal calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019. Alasan pengembalian itu karena pelaporannya karena cacat standar pelaporan.

Koordinator Divisi Penindakkan Pelanggaran Bawaslu Kulonprogo Tamyus Rochman mengatakan, kemarin, Partai Persatuan Pembangun rencananya akan melaporkan dugaan pelanggaran penerimaan pendaftaran pencalonan bakal calon anggota legislatif DPRD ke KPU Kulonprogo, terkait surat keputusan kepengurusan.

“Kami sampaikan mekanisme dugaan pelanggaran sesuai peraturan Bawaslu, dengan mekanisme melaporkan secara resmi. Kedatangan kader PPP dan pengurus kemarin statusnya masih sebatas informasi, belum dikategorikan pelaporan karena cacat standar pelaporan,” kata Tamyus.

Ia mengatakan pihaknya juga menjelaskan soal sengketa pencalonan terhadap calon bacaleg DPRD. Sengketa bisa dilakukan setelah bacaleg ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU.

Saat ini, KPU Kulonprogo belum menetapkan bacaleg sebagai DCS, apalagi DCT. Ketua KPU Kulonprogo Isnaini mengatakan pihaknya menerima pendaftaran partai politik dan bacaleg sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Pendaftaran PPP dan bacalegnya sesuai struktur organisasi PPP, dan telah ditandatangani oleh pengurus DPP PPP.

Pendaftaran pencalegkan kader PPP, ujarnya, ditandatangani pelaksana tugas Sekretaris PPP Kulonprogo Bowo Sutrasno dan Ketua PPP Kulonprogo Eko Widiyantoro.

“Sesuai surat keputusan DPP PPP. Kami tentu menerima  berkas pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here