DPR Kritisi Kesenjangan Gaji TKA dan Pekerja Lokal

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengkritisi kesenjangan gaji antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan pekerja lokal. Sikap ini menanggapi temuan hasil investigasi independen Ombudsman tentang gaji TKA di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebelumnya Ombudsman RI memaparkan hasil investigasinya tentang gaji TKA di tujuh provinis. Yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Dalam temuannya, Ombudsman menyimpulkan banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang bekerja sebagai pekerja kasar dan digaji lebih tinggi hingga 3 (tiga) kali lipat dibanding tenaga kerja lokal. Seorang sopir TKA bisa digaji Rp 15 juta, sedangkan sopir lokal hanya Rp 5 juta,

Atas temuan itu, Bamsoet meminta Komisi IX DPR memanggil kembali Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengklarifikasi temuan Ombudsman, mengingat hasil temuan tersebut berpotensi menimbulkan konflik.

“Saya juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kemnaker untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA melalui sistem teknologi informasi mengenai integrasi data penempatan TKA. Seperti memastikan lokasi kerja TKA dalam Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya, mengingat sebanyak 90 persen dari TKA yang bekerja di Indonesia merupakan pekerja kasar,” papar Bamsoet dalam keterangan pers, Jumat (27/4/2018).

Bamsoet juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kemnaker bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk meningkatkan sarana prasana pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Hal ini bertujuan agar tenaga lokal dapat memiliki bekal keterampilan yang mumpuni dan mampu bersaing dengan TKA.

Yang tidak kalah penting, lanjut dia, perlunya mengadakan rapat gabungan komisi terkait, guna mengkaji masalah TKA untuk memberikan solusi bagi pelaksanaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan bahwa gaji tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tiga kali lipat dari pekerja lokal.

“Soal gaji kami belum ada data lengkap, karena gaji yang dibayarkan kepada TKA langsung masuk ke negara asal mereka oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka di sini. Tapi berdasarkan informasi minimal orang Indonesia hanya menerima gaji sepertiga dari gaji TKA dengan posisi kerjaan yang sama,” kata Laode di Gedung Ombudsman Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018) sore.

Laode mencontohkan, misalnya sopir Indonesia dibayar 5 juta, maka sopir TKA bisa 15 juta.

Previous articleDitjen Bina Marga Prioritaskan Infrastruktur Logistik Nasional
Next articleKemenpar Promosikan 60+ Paket Wisata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here