KKP: Revisi UU Perikanan Guna Perkuat Penegakan Hukum

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta sebanyak 15 point pasal diperkuat. Salah satu pasal yang menurut KKP penting untuk diperkuat yakni mengenai tertutupnya akses asing dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menyatakan revisi  Undang-undang harus tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. “Landasan pikir kami berdasarkan pemanfaatan sumber daya perikanan, tertutup untuk penanaman modal asing,” kata Sjarief dalam  Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen Jakarta

Dalam revisi peraturan tersebut, KKP ingin penangkapan ikan tertutup untuk pihak asing, kapal buatan asing, dan tenaga kerja asing, proses pemindahan ikan (transshipment), penguatan industri galangan kapal,

“Kalau tidak ada kepastian, industri galangan kapal tidak bisa berkembang dan kapasitasnya tetap kecil,” ujar Sjarief.

KKP juga  meminta perlindungan hak nelayan dan petambak garam ditingkatkan,  pengakuan hak laut dan peran masyarakat, usulan aturan internasional harus tetap memperhatikan kondisi dalam negeri, serta larangan eksploitasi plasma nutfah. Sanksi pelanggaran akan dipertegas dengan pidana yang berat dan denda yang besar.

Sjarief  mengungkapkan, kapal berukuran di bawah 10 Gross Tonnage (GT) bebas menggunakan alat tangkap lebih dari satu. Sebaliknya, kapal ukuran di atas 10 GT hanya diperbolehkan menggunakan satu alat tangkap.

Praktik kartel juga jadi sorotan utama KKP, khususnya sebagai upaya  menjamin ketahanan pangan nasional. Pasal kewenangan dalam penenggelaman kapal juga diminta pihak kementerian untuk tetap ada. “Untuk memberikan efek jera kepada para kapal asing yang melanggar aturan,” tutur Sjarief.

Selain itu, hukuman terhadap korporasi yang melanggar aturan penangkapan ikan secara ilegal juga mesti ditegaskan dalam UU serta tak lupa mengenai masalah kapal berbendera juga masuk ke dalam poin utama lantaran kerap menimbulkan polemik.

Di sela rapat, Sjarief juga menyampaikan pesan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai syarat keikutsertaan KKP.  “KKP sebagai bagian dari pemerintah siap menarik diri jika usulan tidak dimasukkan ke dalam UU,” katanya.

Pesan tersebut  lantas  direspon sedikit keras oleh DPR. Pemimpin rapat Michael Wattimena menjelaskan bahwa aturan yang digarap bersama KKP mesti melewati banyak proses. Sehingga, ancaman mundur dari KKP dinilai sebagai bentuk ketidaksopanan pemerintah.

Pasalnya, pembahasan masih akan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan harmonisasi di Badan Legislatif. Michael pun menekankan bahwa DPR dan pemerintah merupakan mitra dalam pembentukan aturan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat. “Saya kira itu hanya retorika, tetapi tertulis di dalam surat pendapat KKP,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN juga menjelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh KKP bukan bentuk kerja sama yang baik. Pasalnya, usulan yang tidak sesuai keingingan KKP bukan jadi alat ukur mutlak aturan yang harmonis.

Viva memberi contoh, sanksi dan denda yang diminta dalam pelanggaran aturan bisa diperberat dan bakal menguntungkan KKP. Selain itu, dia menyorot kesiapan industri galangan kapal dalam negeri untuk produksi dalam kapasitas besar. “Komponen elektrikal kan sebagian besar masih impor,” tuturny

Di sela rapat, Sjarief juga menyampaikan pesan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai syarat keikutsertaan KKP.  “KKP sebagai bagian dari pemerintah siap menarik diri jika usulan tidak dimasukkan ke dalam UU,” katanya.

Pesan tersebut  lantas  direspon sedikit keras oleh DPR. Pemimpin rapat Michael Wattimena menjelaskan bahwa aturan yang digarap bersama KKP mesti melewati banyak proses. Sehingga, ancaman mundur dari KKP dinilai sebagai bentuk ketidaksopanan pemerintah.

Pasalnya, pembahasan masih akan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan harmonisasi di Badan Legislatif. Michael pun menekankan bahwa DPR dan pemerintah merupakan mitra dalam pembentukan aturan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat. “Saya kira itu hanya retorika, tetapi tertulis di dalam surat pendapat KKP,” ujarnya.

Editor: Idul HM

 

Previous articlePuji Morgan, Aura Kasih: He’s Smart dan Nyambung
Next articleMenari Dibawah Laut Meriahkan Festival Underwater Banyuwangi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here