DPR Khawatir Upal Dimanfaatkan untuk Pilkada

Polisi Tangkap 3 Pengedar Uang Palsu di Bogor (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Polisi mengungkap peredaran uang palsu (Upal) senilai Rp8,6 miliar di dua kota, yakni Surabaya, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat penegak hukum baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri maupun Kejagung menelisik peredaran uang palsu (Upal) yang belakangan marak di sejumlah daerah.

Politisi Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.

Bamsoet sapaan akrab Bambang mengatakan, peredaran uang palsu yang belakangan marak tak bisa dibiarkan. “Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu,” kata Bambang dalam keterangan pers, Kamis (29/3/2018).

Dugaan Bamsoet, bisa jadi maraknya uang palsu ada kaitannya dengan pilkada. Yakni untuk money politics. “Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik. “Termasuk mengungkap aktor intelektualnya,” tegasnya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Karena itu Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada Rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.

“Keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia harus bisa dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi kinegram, sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram,” tutupnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, mengaku khawatir dengan peredaran upal yang belakangan marak terjadi. Dia menduga upal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Ini harus menjadi perhatian serius, bukan tidak mungkin sindikat upal menyusup ke momentum Pilkada dan Pemilu,” kata Sahroni.

Politikus NasDem itu mendesak aparat penegak hukum membentuk satuan tugas atau tim investigasi peredaran uang palsu.

Menurutnya, hal ini penting mengingat peredaran uang palsu masih marak ditemukan dan dapat mengganggu perekonomian secara tidak langsung. Terlebih, uang palsu umumnya beredar di pasar atau warung-warung tradisional dengan pasar masyarakat menengah ke bawah.

“Peredaran uang palsu sangat meresahkan. Bagi masyarakat kurang mampu bahkan bisa mengganggu perekonomian mereka bila menjadi korban,” ucapnya.

Dia menambahkan Polri dan Kejaksaan Agubg harus mengantisipasi sejak dini. Dia juga menekankan pentingnya investigasi dilakukan di tubuh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

“Selain untuk memastikan tidak adanya oknum terlibat dalam sindikat uang palsu, langkah ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat akan keamanan percetakan uang negara kita,” ucap.

Sebelumnya, Polres Bogor Kota menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar. Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan maka sekitar Rp 2,5 miliar.

Previous articleMasalah Jalan, DJOSS Janjikan Selesai Dalam 3 Tahun
Next articleDokter Pribadi Trump Akan Duduki Jabatan Menteri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here