Bupati Kebumen Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

M Yahya Fuad‎ Bupati Kebumen, (Foto:Ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Terkait sebagai penerima suap dan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kebumen, Jawa Tengah M Yahya Fuad‎ sebagai tersangka. Yahya Fuad Diduga menerima Rp2,3 miliar terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK sebelumnya sudah membuka penyelidikan baru dari pengembangan perkara lima terdakwa yang sudah divonis dan satu tersangka terkait‎ sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kebumen dari APBD 2016, termasuk di Disdikbud. Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian KPK menyimpulkan ada tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Karenanya setelah dilakukan gelar perkara (ekspose) kemudian diputuskan ditetapkan tiga tersangka. Dua tersangka yakni Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen 2016-2021 dan Hojin Anshori (anggota tim sukses Yahya semasa Pilkada Serentak 2015) sebagai tersangka penerima suap dan penerima gratifikasi. Satu tersangka lain yakni Komisaris ‎PT Karya Adi Kencana‎ Khayub Muhamad Lutfi sebagai tersangka pemberi suap.

“Tersangka MYF (Yahya) diduga menerima dari fee-fee proyek senilai total Rp2,3 miliar. Tersangka HA (Hojin) yang merupakan rekan MYF dan juga kontraktor di Pemkab Kebumen sebelumnya adalah anggota timses Bupati Kebumen dan diduga yang bertugas menerima fee. Proyek yang dikumpulkan oleh tersangka KML (Khayub),” kata Febri selaku Juru Bicara KPK, Jakarta, Selasa, (23/1/18).

Dalam kasus suap, Yahya dan Hojin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP. Untuk penerimaan gratifikasi, keduanya dijerat dengan Pasal 12 B Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

Terhadap Khayub sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

“Setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Kebumen, MYF diduga telah mengumpulkan sejumlah kontraktor yang merupakan rekanan Pemkab Kebumen dan membagi-bagikan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kebumen,” tegas Febri.

Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK ini membeberkan, proyek-proyek yang dibagi-bagikan antara lain yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp1.000 miliar. Alokasinya ke tiga bagian.

Pertama, kepada Khayub berup proyek pembangunan RSUD Prembun dengan nilai Rp36 miliar. Kedua, kepada Hojin dari Grup Trada (milik Bupati Kebumen) proyek senilai Rp40 miliar. Ketiga, untuk kontraktor lain sebesar Rp20 miliar. “Diduga fee yang disepakati adalah sebesar 5-7 persen dari nilai proyek,” tandasnya.

Febri menjelaskan, kasus ini merupakan hasil pengembangan dari penetapan lima tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2016 di Kebumen. Kelimanya adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto, PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sigit Widodo, Sekretaris Daerah Pemkab Kebumen Adi Pandoyo, Basikun Suwandin Atmojo (swasta), dan Hartoyo (swasta).

Saat penangkapan disita uang Rp70 juta terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kebumen dalam APBD Perubahan 2016. Lima tersangka tersebut sudah divonis. Juga ada penetapan satu tersangka yang masih tahap penyidikan yakni anggota Komisi A DPRD Kebumen Dian Lestari.

“Ini adalah contoh pengembangan perkara dari OTT yang awalnya nilai barang bukti ditemukan puluhan juta, namun kemudian didapatkan bukti yang lebih kuat adanya dugaan penerimaan lain,” ucap Febri.

Sebelumnya, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad secara terbuka menginformasikan bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan menerima gratifikasi. Penetapan sebagai tersangka tersebut diketahui setelah menerima surat dari KPK, Sabtu (20/1/18).

Kepala Bagian Humas Setda Kebumen, Sukamto mengatakan Bupati berpandangan tak pernah melakukan gratifikasi. Dia mengatakan persoalan yang menjeratnya murni dalam posisi sebagai pengusaha. Tidak terkait dengan jabatan, karena terjadi sebelum dilantik sebagai Bupati Kebumen.

“Untuk itu Bupati minta maaf kepada seluruh masyarakat Kebumen,” kata Sukamto dalam siaran pers, Senin (22/1/18) malam.

Pernyataan Bupati itu, kata Sukamto disampaikan pada Rapat Dinas yang mendadak digelar di Ruang Jatijajar Kompleks Pendopo Rumdin Bupati Kebumen. Rapat dihadiri seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Kebumen.

Bupati juga sempat berkeinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan. Alasannya agar bisa fokus menjalani proses hukum. Ia tidak ingin kasus yang membelitnya mengganggu jalan roda pemerintahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here